AS tegaskan Jepang tetap komitmen pada prinsip non-nuklir

Tokyo (ANTARA) - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Jepang sebagai “pemimpin global” dalam upaya pencegahan proliferasi nuklir, menyusul pernyataan kontroversial seorang pejabat keamanan Jepang yang menyarankan agar Tokyo mempertimbangkan kepemilikan senjata nuklir untuk pertahanan nasional.

“Amerika Serikat akan terus mempertahankan pencegah nuklir paling kuat, kredibel, dan modern di dunia untuk melindungi Amerika dan para sekutu kami, termasuk Jepang,” kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam tanggapan resmi atas pernyataan tersebut, Jumat.

Juru bicara itu, yang menyampaikan komentar secara anonim, menegaskan bahwa Jepang merupakan “mitra yang sangat berharga bagi Amerika Serikat” dalam mendorong pengendalian senjata nuklir, seraya menyebut aliansi kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun sebagai “pilar utama perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.”

Pernyataan AS itu muncul setelah seorang pejabat yang bekerja di kantor Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, dalam percakapan informal dengan wartawan pada Kamis, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Jepang memiliki senjata nuklir.

Namun, dalam kesempatan yang sama, pejabat tersebut—yang bertugas memberi masukan terkait isu keamanan nasional—mengakui bahwa wacana kepemilikan senjata nuklir oleh Jepang itu tidak realistis untuk diwujudkan.

Menanggapi reaksi keras publik, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara pada Jumat kembali menegaskan komitmen Jepang terhadap tiga prinsip non-nuklir, yakni tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

Jepang hingga kini menjadi satu-satunya negara di dunia yang pernah mengalami serangan nuklir, yakni di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II.

Pernyataan pejabat keamanan tersebut disampaikan pada saat yang sensitif, ketika pemerintahan Perdana Menteri Takaichi—yang mulai menjabat pada Oktober—bersama partai berkuasa tengah mengkaji ulang kebijakan pertahanan Jepang, termasuk kemungkinan peninjauan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir yang selama ini menjadi landasan kebijakan keamanan negara itu.

Sumber: Kyodoi-OANA