Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan evaluasi dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran hasil program.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.
“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya)," kata Zulhas.
Ia menyebut evaluasi program diarahkan untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG, termasuk pada aspek pertumbuhan fisik penerima manfaat.
Menurut dia, evaluasi juga berpotensi mencakup perkembangan yang lebih luas, termasuk pertumbuhan fungsi otak dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka menengah hingga panjang.
"Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa," ujar dia.
Ia mengatakan, untuk mendukung evaluasi tersebut, pemerintah perlu merapikan dan mencocokkan data lintas kementerian dan lembaga agar basis penerima manfaat benar-benar akurat.
Zulhas menyebut pencocokan data akan melibatkan pejabat eselon I dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pengukuran hasil MBG akan menjadi bagian dari output program, namun pelaksana pengukuran perlu dilakukan oleh pihak yang independen.
“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” ucap Dadan.
Ia mencontohkan program makan bergizi di Jepang yang dinilai memiliki dampak pada perubahan indikator fisik masyarakat dalam rentang waktu panjang, seiring peningkatan kualitas gizi yang berkelanjutan.
“Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu," tutur dia.
Ia menyebut Indonesia dapat mengarah pada pola evaluasi serupa agar dampak program MBG dapat dilihat secara objektif dalam jangka menengah hingga panjang.
Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tercatat sebanyak 22.091 unit dengan jumlah penerima manfaat MBG telah menembus lebih dari 60 juta orang.
Pemerintah menyatakan, penguatan akurasi data penerima dan evaluasi hasil program akan menjadi bagian dari upaya memastikan MBG berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan terukur dampaknya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah siapkan evaluasi dampak MBG berbasis akurasi data penerima
