Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa deregulasi merupakan kunci untuk mencegah praktik korupsi.
"Salah satu strategi pencegahan korupsi yang kita tekankan adalah
pentingnya deregulasi. Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan
publik, sangat-sangat penting tapi setiap regulasi seperti pisau bermata
dua," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin.
Presiden menyampaikan hal ini dalam acara Peringatan Hari Anti
Korupsi Sedunia 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional
Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN (Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di hotel Bidakara pada 11-12
Desember 2017.
"Setiap aturan, setiap izin dan setiap persyaratan punya potensi menjadi objek transaksi, objek korupsi," ungkap Prsiden.
Ia pun mengkristisi sejumlah persyaratan yang ada dalam pengurusan
regulasi perizinan malah berubah menjadi izin itu sendiri jumlahnya
bahkan mencarapi ratusan.
"Sekarang kita blak-blakan saja, birokrasi cenderung menerbitkan
sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin
syarat, dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah
jadi izin, banyak sekali, sebetulnya hanya syarat tapi jadi izin,"
ungkap Presiden.
Akibatnya akan timbul hubungan transaksional antara regulator dengan masyarakat.
"Perizinan kita ini bukan lagi puluhan tapi sudah ratusan, semua
pakai izin, minta ini pakai izin, mau berusaha ini pakai izin. Banyak
yang suka menerbitkan aturan tidak jelas, menggunakan bahasa abu-abu,
kalau nanti minta surat klarifikasi, malah surat klarifikasi pun bisa
jadi objek transaksi, artinya regulasi, aturan perizinan sekarang
potensial jadi alat pemerasan, alat untuk transaksi. Saya kira cara-cara
seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan," tegas
Presiden.
Ia meminta agar semua kementerian, lembaga, kepala daerah mulai dari
gubernur bupati, walikota dapat memangkas regulasi dan aturan perizinan
serta persyaratan yang memberikan beban ke masyrakat dan dunia usaha
karena menjadikan Indonesia tidak efisien.
"Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi `membikin` susah dunia
usaha, `membikin` susah masyarakat dan menyibukkan dirinya membuat
aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa. Itu
pertimbangan saya mengapa melakukan deregulasi," tambah Presiden.
Presiden mengaku ada 42 ribu peraturan yang harus dipangkas.
Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017 mengambil tema "Bergerak
Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera".
Melalui peringatan itu, KPK sebagai penyelenggara berharap agar
pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama yang membutuhkan
komitmen dari pemerintah, DPR, badan yudikatif, lembaga negara lain dan
masyarakat.
Tujuannya agar ada kepastian hukum dan proses tegas terhadap pelaku
korupsi sehingga tidak memberikan ruang bagi pelaku atau pihak yang
membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi masing-masing.
Hadir dalam Hakordia antara lain Ketua DPD Oesman Sapta Odang,
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan sejumlah
menteri kabinet Indoensia bersatu lainnya.
Presiden Jokowi tegaskan deregulasi jadi kunci pencegahan korupsi
Senin, 11 Desember 2017 13:15 WIB