Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Pemerintah akhirnya sepakat menyempurnakan metode penghitungan produksi beras dengan menggunakan data pengawasan satelit untuk memperkirakan luas lahan sawah.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, dengan memanggil Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut.
"Secara ilmiah kita memperbaiki itu; yang dipakai ini ada dua, satelit dan (data) lapangan. Setelah (menggunakan) satelit, kemudian dicek di lapangan," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat di Kantor Wapres Jakarta, Senin.
Dalam upaya perbaikan penghitungan proyeksi produksi beras, Wapres Kalla tidak lagi melibatkan Kementerian Pertanian dalam hal menghitung luas lahan sawah. Penghitungan luas lahan kini dikerjalan oleh Kementerian ATR bersama dengan Badan Informasi Geospasial dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
Tahap pertama, penyempurnaan metode penghitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Kementerian ATR, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk menghitung luas bahan baku sawah nasional.
Kedua, BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berperan melakukan penghitungan luas panen. Ketiga, BPS kemudian melakukan penghitungan prediksi produksi gabah kering per hektar. Terakhir, dilakukan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS.
Wapres mengatakan kekeliruan penghitungan data proyeksi produksi beras nasional selama ini terjadi sejak 20 tahun terakhir.
"Selama ini, sejak tahun 1997, terjadi suatu angka yang sesuai dengan lapangan. Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus, padahal di lain pihak sawah berkurang 1,5 persen per tahun, dan penduduk bertambah," jelas Wapres JK.
Selama tiga tahun terakhir, sejak 2015, BPS tidak mengeluarkan rilis proyeksi produksi beras nasional. Hal itu disebabkan adanya kekeliruan penghitungan luas lahan oleh Kementerian Pertanian.
"Bahwa ini pencatatan sejak 1997 yang lalu, saya termasuk salah juga sebagai Wapres yang lalu karena tidak segera mengevaluasi," ujar Wapres.
