Pekanbaru, (ANTARA GORONTALO) - Putra Baharuddin Jusuf Habibie, Ilham Akbar Habibie yang sebelumnya sempat santer disebut bakal menjadi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi namun tidak terpilih, menilai komposisi Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla bersifat politis.
"Saya kira itu sangat politis. Saya bukan orang politik,jadi saya serahkan saja ke proses. Tapi, keputusan yang akhir itu dari pengamatan saya sangat politis karena lebih dilihat kepada partai," katanya di Pekanbaru.
Ditanyakan tanggapannya tidak terpilih menjadi mentri, dia mengatakan dirinya adalah profesional. Jika memang tidak ditunjuk dan itu tidak akan menjadi masalah.
"Saya ini profesional, kalau tidak jadi ya tidak jadi," cetusnya.
Terkait terpilihya M Nasir menjadi Menristek dan Dikti, dia mengaku tidak kenal namun mengetahuinya. Dia menyatakan pernah membaca "Curriculum Vitae" yang bersangkutan.
Dijelaskannya M Nasir adalah bakal calon Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Jawa tengah yang berlatar belakang akademisi.
Akan tetapi, dia juga menilai terpilihya M Nasir juga bersifat politis meskipun tidak terang-terangan berasal dari partai tertentu.
"Itu urusan politis, saya tak mau banyak komen soal itu. Tapi kabarnya begitu, itu sudah dimana-mana dan sudah rahasia umum, kalau kita baca surat kabar, kita sudah tahu itu," ujarnya tanpa mau mengomentari lebih lanjut.
Kemudian terkait penggabungan Ristek dan Dikti, menurutnya itu bagus karena perguruan tinggi banyak meneliti sesuatu tapi tidak dimanfaatkan. Penelitian di universitas biasanya tidak banyak ada yang punya pengalaman ke dunia industri.
"Contohnya dosen sampai pensiun di situ saja, jarang yang beralih ke industri karena tak punya pengalaman. Mereka baca dari buku saja dan itu beda dengan pernah melakukan sendiri," jelasnya.
Dengan Dikti dan Ristek digabung, katanya, orang dari Ristek bisa kerjasama dengan universitas dan mudah-mudahan penelitian dari universitas dapat arahan dari ristek agar lebih bermanfaat, tapi itu saja belum optimal.
Ilham Habibie Nilai Kabinet Jokowi Bersifat Politis
Kamis, 30 Oktober 2014 7:38 WIB