Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mulai meliburkan seluruh sekolah di daerah itu, dalam upaya pencegahan dan percepatan pengendalian COVID-19.
"Mulai besok, hari Selasa (24/3), saya pastikan seluruh sekolah ditutup sementara mulai dari sekolah PAUD, TK, SD dan SMP, berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta, tidak melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun mengganti kegiatan tersebut di rumah," ujar bupati.
Libur kata dia, bukan berarti seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar pun berhenti, namun seluruh guru agar memantau aktivitas kegiatan para anak didiknya.
Tetap memberikan materi ajar, termasuk memanfaatkan peran seluruh orang tua untuk membimbing anak-anak agar memanfaatkan waktu dengan belajar di rumah.
"Tidak sekolah dan tidak jalan-jalan ke luar rumah, serta wajib mengisi hari-hari efektif selama aktivitas sekolah dihentikan, dengan melakukan aktivitas belajar di rumah," tegas bupati.
Ia berharap, peran seluruh guru, pengawas sekolah dan koordinator wilayah di setiap kecamatan, mendukung kebijakan tersebut agar anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk belajar di rumah.
Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pun agar tetap melakukan aktivitasnya di sekolah, termasuk untuk jenjang pendidikan yang menggelar ujian akhir sekolah, agar pelaksanaannya berlangsung tertib dan lancar, dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19.
Seperti menjaga jarak, rajin mencuci tangan, makan makanan bergizi dan menjaga kebersihan.
"Hari ini, saya menggelar rapat bersama jajaran pemerintahan kabupaten, serta memastikan menandatangani surat edaran terkait meliburkan aktivitas di lingkungan sekolah dan perkantoran hingga 14 hari sejak 23 Maret 2020," ujarnya.
Khusus aparatur sipil negara (ASN) kata bupati, kebijakan libur dengan menerapkan sistem bekerja dari rumah "work from home" (bekerja dari rumah).
Para pejabat eselon II tetap berkantor, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) di bidang pelayanan publik.
"ASN yang masuk kerja dilakuakn secara bergilir sesuai kepentingan pelayanan yang berlangsung di setiap kantor. Kebijakan ini pun berlaku komprehensif atau seluruh instansi vertikal, swasta dan BUMN di daerah ini agar dapat menyesuaikan," tambahnya.
Selain meliburkan sekolah dan ASN, pemkab kata bupati, akan mengurangi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
