Pranata humas diharapkan menjadi "influencer" pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Pranata humas pemerintah diharapkan mampu meningkatkan peran untuk menjadi amplikasi pemerintah serta menjadi influencer, pemengaruh dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyono saat menjadi pembicara kunci pada webinar dalam rangka perayaan ulang tahun ke-5 Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) sekaligus peluncuran buku "The Real GPR: 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia" pada Sabtu.

"Mari kita tingkatkan peran pranata humas untuk menjadi amplifikasi pemerintah. Ke depan, pranata humas diharapkan juga dapat menjadi influencer pemerintah," ujar Widodo.

Oleh karena itu, Widodo berharap pranata humas pemerintah tidak hanya semakin profesional, namun juga milenial yang kekinian mengikuti perkembangan teknologi informatika saat ini.

"Menjadi peran bagi kita untuk menjadikan pranata humas sebagai GPR yang profesional, sekaligus GPR yang milenial. Inilah tantangan kita dalam standing. Standing ini perlu termasuk jangan sampai kita nanti gaptek, karena perkembangan TIK kita sekarang ini luar biasa beratnya," kata Widodo.

Widodo mengatakan pranata humas pemerintah diwajibkan memiliki setidaknya tiga media sosial dengan minimal 500 followers. Selain itu, humas pemerintah juga setiap harinya harus membagikan informasi dan pengetahuan yang positif.

Widodo menambahkan, Iprahumas merupakan organisasi yang strategis. Melalui organisasi ini, pranata humas diharap dapat lebih termotivasi menjalankan perannya lebih baik, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana informasi adalah kekuatan komunikasi dan persepsi.

Dia mengatakan Humas harus pandai mengubah kabar-kabar penting menjadi kabar baik yang mencerahkan agar tidak terjebak dalam situasi kabar buruk adalah kabar yang baik.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pajak Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyampaikan, Iprahumas bisa menjadi gebrakan bagi pranata humas yang saat ini masih terbelenggu birokrasi untuk melakukan hal-hal yang bersifat strategis di kehumasan.

"Pranata humas harus hadir di setiap rapat penting terkait pengambilan keputusan kebijakan publik. Sebab, humas nanti akan menjadi penyalur informasi dan komunikasi publik, serta memunculkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata Nufransa.

CEO Nexus RMSC Firsan Nova menambahkan, perjuangan humas dimulai dengan tujuan agar didengar. Setelah terdengar, humas dapat melakukan aksi nyata sesuai visi dan misi, sehingga dampaknya dapat dirasakan.

"Kreatif bagi humas itu penting, tapi juga harus strategis. Humas harus mulai beralih pikir dari hal teknis ke strategis," ujar Firsan.