Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritisi visi dan misi para calon kepala daerah tak seragam saat pelaksanaan Pilkada lalu, padahal visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah ada dalam Pembukaan UUD 1945.
Megawati mengatakan hal itu dalam pidato politiknya di acara Peringatan HUT Ke-48 PDIP yang digelar secara virtual dan dihadiri Presiden Joko Widodo serta Wapres Ma'ruf Amin, di Jakarta, Minggu, seperti dikutip dalam siaran pers-nya.
Megawati mengatakan bahwa hingga tiga tahun ke depan direncanakan tidak ada pilkada karena momen elektoral akan dilakukan di 2024, serentak dengan Pemilu Presiden dan Legislatif. Hingga saat ini, teknis dan mekanisme penyelenggaraan tersebut masih terus digodok oleh DPR dan Pemerintah.
Tapi Megawati mengaku memikirkan satu hal krusial, yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi para penentu kebijakan, baik eksekutif, maupun legislatif.
"Mari kita renungkan bersama, saat Pemilihan Umum serentak dilakukan dengan Pemilihan Kepala Daerah, saat itu juga setiap calon akan menyampaikan visi misinya masing-masing. Bayangkan, ada berapa visi misi yang akan disuarakan di tahun 2024?" kata Presiden Kelima RI ini.
Megawati melanjutkan, "Pertanyaan sederhana saja. Dapatkah atau bolehkah Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki visi misi yang berbeda-beda?".
Oleh karena itu, Megawati berharap hal tersebut menjadi perenungan bersama. Visi dan misi NKRI hanya ada satu, yaitu yang terpatri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kendati demikian, Megawati bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat, pihak penyelenggara, serta TNI dan Polri yang menjaga penyelenggaraan Pilkada 2020 nisbi berlangsung tertib, damai dan aman.
"Pelaksanaannya cukup baik meskipun dengan teknis penyelenggaraan yang tidak mudah di masa pandemik COVID-19," ujarnya.
