Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo tetap akan melakukan pembangunan infrastruktur meski sejumlah pihak mencela dan mencaci kebijakan tersebut.
"Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana-mana. Ya, apa pun cacian hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus (pembangunan infrastruktur) ini," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-7 PSI tahun 2021 yang juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra yang juga kader PSI, Ketua Umum PSI Giring Ganesha, dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, serta para pengurus PSI lainnya.
"Sekali lagi kita ingin bersaing dengan negara-negara lain, kita ingin membangun sebuah peradaban, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, kita ingin meningkatkan competitiveness negara kita dan paling penting membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya," ungkap Presiden.
Fondasi yang ia maksudkan adalah dengan penyediaan infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Karena buat saya jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau tidak ada jalan, tidak ada infrasktruktur, tidak ada barang-barang ini, tidak akan mungkin. Akan tetapi, jangan hanya berpikir yang dibangun hanya yang gede-gede, yang kecil-kecil kita urus, loh," kata Presiden.
Presiden Jokowi dalam presentasinya lalu menunjukkan penggunaan dana desa sejak 5 tahun terakhir yang sudah mencapai Rp400,1 triliun.
"Sampai hari ini kita sudah transfer ke desa selama 5 tahun Rp400,1 triliun untuk bangun jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar rakyat, bumdes, urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Memang yang kelihatan tol tetapi kecil-kecil ini kita urus, air bersih desa, posyandu, ini yang tidak terpotret masyarakat," ungkap Presiden.
Padahal, menurut Presiden Jokowi, selama 5 tahun terakhir sudah terbangun 227.000 kilometer jalan desa.
"Itu pun menurut saya masih kecil karena desa kita ada 74.900 berarti ini per desa berapa? Hanya 3 kilometer, kecil ini. Kemudian embung kecil-kecil di desa ada 4.500 unit. Kalau dibagi 74.900 desa juga jumlahnya masih kecil sekali, masih sangat kurang inilah yang akan menopang ekonomi kita utamanya ekonomi di desa," jelas Presiden.
Presiden Jokowi pun mengapresiasi kader PSI yang menjadi anggota DPRD karena mengawal APBD.
"APBD jangan tidak diurus, yang kecil-kecil itu diurus. Rp1 juta, Rp2 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, urus. Apalagi yang sudah masuk ke miliar, triliun, urus betul karena begitu ini salah sasaran, APBN APBD tidak akan jadi barang," ucap Presiden.
Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan wali kota dan gubernur, Presiden Jokowi menyebut bila anggaran di APBD dan APBN diecer ke berbagai mata anggaran, tidak akan menjadi barang yang bermanfaat untuk rakyat.
"Kalau uang APBD, APBN itu diecer-ecer, tidak akan jadi barang, percaya kepada saya. Jadi, pemimpin-pemimpin daerah itu harus berani menggiring anggaran tentu saja dengan mengotot dengan DPRD-nya agar anggaran itu fokus, mau apa sih 1—2 tahun ini?" katanya.
Jokowi melanjutkan, "Oh, mau merampungkan pasar, ya, sudah konsentrasikan duit itu ke situ, jangan semuanya dinas diberi akhirnya setahun habis tidak jelas apa yang sudah dihasilkan, enggakjelas karena sudah diecer-ecer. Itu model kekeliruan kita bertahun-tahun."
Presiden Jokowi pun meminta bila tidak bisa 100 persen APBD fokus pada satu hal, setidaknya 60—70 persen APBD dapat dikonsentrasi ke pembangunan.
"Tahun ini selesaikan seluruh pasar harus dibangun bersih, tahun depan urusi semua sekolah, tahun depannya lagi urusan jalan di kampung jadi menggontrolnya lebih gampang, mengeceknya lebih mudah. Kenapa sih diecer-ecer sampai ribuan mata anggaran? Sampai 40 ribu—50 ribu mata anggaran? Supaya ngontrol-nya sulit. Itu saja jawabannya sebetulnya," ungkap Presiden.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengajak kader PSI bekerja keras sehingga partai tersebut dapat lolos ke DPR.
"PSI harus lolos ke Senayan. Kami buat gaduh Senayan agar uang rakyat tidak terus digerogoti perampok memakai kedok 'wakil rakyat'," kata Grace.
