Wabup Bone Bolango minta Kades aktif turunkan angka kemiskinan

ejumlah perwakilan Kepala Desa menandatangani kontrak kinerja penurunan angka kemiskinan tahun 2023 di halaman Kantor Bupati Bone Bolango, Gorontalo. ANTARA/HO-Diskominfo Bone Bolango

Gorontalo (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Bone Bolango, Merlan Uloli, minta seluruh Kepada Desa (Kades) di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, turut aktif dalam penurunan angka kemiskinan di masing-masing wilayah.

Hal tersebut ditegaskan dengan penandatanganan kontrak kinerja tahun 2023 dan penyerahan piagam Penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI kepada 17 desa mandiri.

"Kontrak kinerja yang ditandatangani oleh para Kepala Desa, yaitu kinerja penurunan angka kemiskinan," ucap Merlan di Gorontalo, Selasa.

Ia menegaskan, pada tahun 2022 yang lalu, hal yang sama sudah dilakukan bahkan diintervensi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) di masing-masing wilayah.

"Tetapi pada kenyataannya itu semua tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, sesuai yang tertera di dalam poin-poin kinerja yang ditandatangani itu. Alasannya karena bahwa penandatanganan itu terlambat sebelum penyusunan anggaran di desa lewat Dana Desa," ungkap Merlan.

Merlan mengungkapkan, Bupati Hamim Pou telah mengingatkan kontrak kinerja tersebut segera ditandatangani sebelum penyusunan Dana Desa itu ditetapkan.

"Jadi ini menjadi perhatian Kepala Desa dan juga dihadirkan para Camat. Ini komitmen dan tanggung jawab yang harus ditaati," ungkap Wabup.

Apalagi Bone Bolango satu-satunya daerah yang menjadi daerah percontohan tematik reformasi birokrasi penurunan kemiskinan. Tentunya dari hasil komitmen bersama sebagai percontohan penurunan kemiskinan, hal itu akan dievaluasi pada tahun 2024, mengenai apa yang dikerjakan pada tahun 2023 ini.

"Bappeda, Pemdes, Camat, Kades ini harus kita sama-sama menurunkan angka kemiskinan," kata Merlan.

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Merlan menambahkan ia akan memantau hal ini dan nanti sebagaimana rencana di awal tahun 2023 akan dilaksanakan rapat koordinasi bersama semua pemangku kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah.

"Untuk diketahui oleh semua pimpinan OPD bahwa semua kegiatan maupun program di masing-masing OPD wajib hukumnya harus berdampak pada penurunan kemiskinan. Saya sudah titip sama Bappeda dilihat RKA yang sudah dibuat. Yang tidak ada kegiatan untuk penurunan kemiskinan harus disampaikan, solusi apa," ujar Merlan