KPU dan Lapas Pohuwato rapat pleno penetapan DPD Pemilu 2024

Gorontalo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato mengundang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB UPT Kanwil Kemenkumham Gorontalo ketika menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024.

Ketua KPU Kabupaten Pohuwato Rinto W. Ali di Pohuwato, Gorontalo,  Kamis, mengatakan bahwa pelaksanaan rapat pleno terbuka oleh masing-masing panitia pemungutan suara (PPS) atau di desa/kelurahan secara serentak.

"Tujuan kami tidak lain adalah untuk menginformasikan kepada bapak/ibu sekalian tentang Pemilihan Umum 2024 berikut dengan proses serta jadwal tahapan," ucap Rinto saat membuka kegiatan.

KPU Kabupaten Pohuwato, kata Rinto, dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024 berpedoman pada regulasi, termasuk saat ini tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU dalam rangka menyiapkan tahapan menuju hari pemungutan suara itu diberi waktu 20 bulan. Pada tanggal 14 Juni kemarin KPU RI telah meluncurkan tahapan pertanda telah dimulainya tahapan Pemilu 2024.

"Pada tahun yang sama akan digelar juga Pilkada 2024," kata dia.

Pada sidang pleno itu dihadiri semua petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), pengawas pemilu (panwaslu) kelurahan desa, lurah/kades, dan pengurus parpol tingkat desa/kelurahan.

Rapat pleno terbuka penetapan TPS pada Pemilu 2024 setelah proses tahapan pencocokan dan penelitian (coklit).

Sementara itu, Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Pohuwato Iswan Syahrain mengatakan bahwa warga binaan yang berada di dalam lapas, tidak mungkin bagi mereka untuk mengurus pindah pemilih.

Namun, untuk tetap mendapatkan hak pilih dalam pemilu, pihaknya terus mengupayakan koordinasi dengan KPU. Dalam hal ini, pihaknya akan membawa data warga binaan by name by address yang terdata dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) untuk pendataan di KPU.

"Dengan koordinasi lebih awal, kami harapkan warga binaan dapat memenuhi persyaratan jika ada kekurangan maupun kesalahan data. Kami usahakan seluruh warga binaan mendapatkan hak pilihnya dalam Pemilu 2024," katanya.