Usulan tambahan anggaran Rp68 triliun Kementan dinilai bebani fiskal

Foto arsip - Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis (06/07/2023). Lumbung pangan tersebut merupakan lahan pertanian percontohan guna memenuhi kebutuhan jagung nasional khususnya di wilayah Indonesia timur. ANTARA FOTO/Sakti Karuru/Spt.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talattov, menilai usulan Kementerian Pertanian yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp68 triliun untuk tahun 2025 tidak rasional karena akan semakin membebani kapasitas fiskal negara yang sudah terbatas.

Dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, hampir seluruh kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran. Langkah tersebut, menurut Abra, diambil karena tantangan fiskal yang semakin kompleks.

Anggaran Kementan yang tahun ini mencapai Rp13,3 triliun berkurang menjadi sekitar Rp7,9 triliun berdasarkan nota keuangan RAPBN 2025.

“Apapun dalih yang diajukan Kementan, dari sisi rasionalitas fiskal, ini akan sangat berat,” ujarnya dalam diskusi publik yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/8), Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan salah satu program utama yang akan didanai dengan tambahan anggaran tersebut adalah cetak sawah baru seluas 1 juta hektare, guna meningkatkan produksi pangan.

Namun, Abra ragu tambahan anggaran tersebut dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan produksi pangan. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi subsektor tanaman pangan terus merosot dari 3,25 persen pada 2014 menjadi 2,6 persen pada 2023.

BPS juga mencatat produksi beras nasional pada 2023 turun 1,39 persen, dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,10 juta ton pada 2023. Oleh sebab itu, pemerintah terpaksa mengambil jalan pintas dengan melakukan importasi komoditas pangan, termasuk beras, kata dia.

Abra lebih lanjut menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada evaluasi program-program pertanian yang sudah berjalan sebelum mengajukan permintaan anggaran tambahan.

“Semestinya pemerintah bisa menunjukkan selama 10 tahun terakhir, sejauh mana keberhasilan dari proyek-proyek percontohan pemanfaatan lahan non produktif, baru bicara tambahan anggaran," ucapnya.

“Saya pikir dengan anggaran besar, tetapi jika implementasinya banyak kendala, tidak akan efektif,” pungkas dia.