Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou menyampaikan sejumlah ancaman yang berpotensi merusak wilayah konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) dan DPR RI.
"Di Kabupaten Bone Bolango memiliki TNBNW yang cukup luas, namum juga terdapat penambangan rakyat dan penambangan milik salah satu perusahaan, ini jelas ada dampaknya," kata bupati saat menerima Sekjen KKLHK Bambang Hendroyono dan tim Komisi VII DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketua komisi Fadel Muhammad, Senin.
Bupati mengaku jika kegiatan pertambangan di wilayah konservasi itu tentunya menggunakan bahan beracun seperti sianida dan merkuri dan disinyalir sudah tahap berbahaya.
"Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk diperhatikan," ujar bupati.
Apalagi saat ini Pemkab Bone Bolango sementara mendesain konsep "kabupaten hutan" yang di tengahnya ada taman atau menjadi kabupaten konservasi yang bisa memberikan dampak positif bagi semuanya.
Alasanya, TNBNW ini menjadi taman nasional untuk penyangga sumber kehidupan bagi Gorontalo secara keseluruhan.
"Kalau hutan rusak, alamat bencana untuk Gorontalo. Kita punya sungai besar yang menyuplai sumber air untuk Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Olehnya perlu ada kebijakan agar Bone Bolango menjadi salah satu kabupaten Konservasi di Indonesia," ujarnya.
Sementara Sekjen KLH Bambang hendroyono mengapresiasi keinginan Bupati Bone Bolango menjadikan wilayah itu sebagai kabupaten konservasi.
"Bupati ingin proklamirkan kabupaten konservasi maka KLH akan mendukung 100 persen," tegas Bambang.
Bambang merespon rencana kabupaten berbasis konservasi apalagi kabupaten Bone bolango ini mayoritas hutan dengan funsgi konservatis.
Terkait konteks pengelolaanya kawasan taman nasional di bagian hulu daerah aliran sungai, dibangun waduk hijau yang berfungsi mengendalikan banjir dan penyimpan air untuk persawahan dan air minum.
Sebelumnya juga KLH memberikan bantuan kendaraan roda tiga kepada tenaga kebersihan di Kabupaten Bone Bolango.
