Bulog siap jika ditugaskan pemerintah untuk distribusikan MinyaKita

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan siap jika ditugaskan dan mendapatkan instruksi untuk menyalurkan MinyaKita dari pemerintah.

"Siap. Instruksi belum (ada), tapi kalau kita ada instruksi kita siap," ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Jakarta, Senin.

Menurut Wahyu, Bulog siap untuk mendistribusikan MinyaKita jika ditugaskan pemerintah karena Bulog memiliki pengalaman bisnis di luar komoditas beras.

"Kita sudah punya pengalaman di bisnis di luar beras," katanya.

Sebagai informasi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita dapat didistribusikan oleh BUMN pangan, terutama Perum Bulog.

Arief menjelaskan, keterlibatan Bulog ini bertujuan untuk mengontrol harga MinyaKita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Tingginya harga MinyaKita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur dikarenakan rantai distribusi. Dengan keterlibatan Bulog di bagian distribusi, diharapkan HET MinyaKita bisa seragam.

Lebih lanjut, Arief meminta kepada pemerintah daerah untuk memiliki cadangan pangan pemerintah di wilayah masing-masing.

Menurutnya, hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok pangan di berbagai daerah, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

Sementara itu, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto menekankan harga minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita yang tak kunjung turun bukan karena stoknya yang menipis.

Wisnu menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menurunkan harga MinyaKita yang secara rata-rata nasional mencapai Rp17.000, sedang harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp15.700.

Wisnu menjelaskan, MinyaKita tidak mengalami kelangkaan, begitu juga dengan minyak goreng kemasan premium dan minyak curah yang bisa didapatkan di pasar dengan mudah.

Lebih lanjut, kata Wisnu, yang perlu diselesaikan adalah masalah rantai distribusi yang dianggap panjang, sehingga menyebabkan terjadinya transaksi antar pengecer.