Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo meningkatkan upaya promotif dan preventif pada pekerja melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa, di Gorontalo, Selasa, mengatakan hal tersebut saat menyoroti pergeseran pola penyakit di Indonesia, di mana kasus penyakit tidak menular (PTM) cenderung meningkat dibandingkan penyakit menular.
Anang menyampaikan hal itu pada pertemuan koordinasi dan penguatan program kesehatan kerja dan olahraga di Kota Gorontalo.
Menurut dia, faktor-faktor penyebabnya meliputi kurangnya konsumsi buah dan sayur, kebiasaan meroko, dan kurangnya aktivitas fisik.
"Kondisi ini semakin mendesak untuk diatasi, terutama mengingat pertumbuhan angkatan kerja yang pesat, khususnya di sektor informal yang rentan terhadap risiko kesehatan," ujarnya.
Ia mengatakan pekerja informal seperti pedagang, buruh harian, dan petani sering berhadapan dengan kondisi kerja yang kurang ideal.
"Paparan lingkungan tidak sehat, jadwal yang tidak teratur, serta keterbatasan akses pada fasilitas kesehatan dan edukasi gaya hidup sehat, menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan," katanya.
Menurut dia, kebiasaan makan yang tidak teratur, minim asupan gizi seimbang, kebiasaan merokok, hingga aktivitas fisik berlebihan tanpa diimbangi istirahat dan nutrisi yang cukup, dapat mempercepat serangan PTM pada kelompok ini.
"Oleh karena itu, upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan kesehatan," kata Anang.
Ia menjelaskan implementasi Germas diharapkan dapat mempercepat sinergi upaya hidup sehat oleh pemerintah, swasta dan seluruh komponen bangsa.
Fokus Germas di antaranya melakukan aktifitas fisik, konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, tidak merokok, cek kesehatan secara berkala, dan menjaga kebersihan lingkungan.
"Masyarakat yang sehat akan meningkatkan produktivitas dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan," ujarnya.
Anang berharap pengelola program kesehatan kerja dan olahraga di Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas, akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada dan dibekali ilmu untuk melaksanakan kegiatan serta mencapai target indikator RPJMN/Renstra.
"Termasuk pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mendorong kesiapan berbagai sumber daya untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang baik, serta pelaporan dan dokumentasi rutin secara digital," katanya.
