Kemensos: 70 persen peserta digitalisasi bansos dalam pendampingan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial menyatakan sekitar 70 persen peserta uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, masih membutuhkan pendampingan petugas lapangan dalam mengakses sistem aplikasi.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa keterbatasan literasi digital menjadi salah satu kendala utama, sehingga peran petugas pendamping dari kementerian, pegawai dinas sosial daerah, dan kader desa masih sangat diperlukan.

“Sudah lebih dari 250 ribu orang mendaftar, tetapi 70 persen lebih masih dibantu agen. Artinya belum terbiasa menggunakan smartphone secara mandiri,” ujarnya.

Digitalisasi bansos merupakan program pemerintah di bawah koordinasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama kementerian lembaga, termasuk Kementerian Sosial untuk tujuan memastikan distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Syaifullah menjelaskan bahwa program ini memanfaatkan aplikasi yang dilengkapi teknologi biometrik selain lebih aman dan akurat, setelah data identitas dimasukkan, sistem akan menampilkan informasi kependudukan yang terhubung dengan database Nasional.

Selain itu sistem aplikasi biometrik ini juga terintegrasi dengan berbagai data pemerintah, seperti kependudukan dan catatan sipil, BPJS, bahkan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga peserta yang tidak berhak dapat bantuan otomatis ditolak.

"Lengkap semua datanya yang terhimpun," cetusnya.

Mensos mengaku optimistis jika data penerima bansos semakin akurat, maka intervensi sosial juga lebih tepat sasaran dan dengan begitu, setiap tahun akan terukur berapa keluarga miskin yang bisa digraduasi atau naik kelas.

Hal ini dinilainya sangat penting khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang menurut data BPS mencatat angka kemiskinan sebesar 6,59 persen atau beberapa digit di bawah angka nasional 8,57 persen, pada tahun 2024.

Jika uji coba di Banyuwangi berhasil maka, kata dia, digitalisasi bansos akan diperluas bertahap ke tingkat kabupaten, provinsi hingga skala nasional dan berdasarkan perhitungan bersama Dewan Ekonomi Nasional potensi penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp14 triliun per tahun.