Gorontalo (ANTARA) - Pokja RBP REDD GCF Output 2 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Wahana Mitra Mandiri, menggelar pelatihan penghitungan cadangan karbon bagi seluruh staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di Provinsi Gorontalo.
Kepala DLHK Provinsi Gorontalo Fayzal Lamakaraka di Kota Gorontalo, Selasa mengatakan pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan Results Based Payment, Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD) plus, Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Gorontalo.
"Ini adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas KPH dalam menghitung cadangan karbon dan pengurangan emisi," kata Fayzal.
Kegiatan itu melibatkan para pejabat DLHK Provinsi Gorontalo, instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Pelatihan ini digelar berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tentang tata cara pelaksanaan mengurangi emisi dari deforestasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan.
Pada 21 Agustus 2020, GCF atau Dana Iklim Hijau menyetujui proposal pemerintah Indonesia untuk mengakses dana pembayaran berbasis hasil sebesar 103, 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp1,54 triliun.
Dana tersebut diberikan sebagai pembayaran atas keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode tahun 2014 hingga 2016 sebesar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tco2e).
Keberhasilan dalam mengakses dana tersebut menjadi indikator kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Namun itu tidak hanya akan dinilai atas keberhasilan menurunkan deforestasi dan degradasi di masa lalu, tetapi juga menjadi konsistensi untuk mencegah deforestasi pada masa depan.
Belakangan ini, konsistensi memang dipertanyakan banyak kalangan dengan disahkan nya Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, yang berisiko melemahkan perlindungan hutan dan lingkungan hidup, serta berbagai berita yang menyebutkan peningkatan deforestasi di era pandemi.
Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan membangun kapasitas para pemangku kepentingan agar dapat melakukan penghitungan cadangan karbon yang akurat dan sesuai standar internasional.
"Melalui pelatihan ini diharapkan melahirkan tenaga GIS (Geographic Information System) yang akan memperkuat pendataan pengurangan emisi karbon di Provinsi Gorontalo," kata dia.
Direktur Eksekutif Wahana Mitra Mandiri Yoppy Setyantoro mengatakan pelatihan bagi KPH ini merupakan bagian dari program kopensasi dari kinerja Indonesia pada tahun 2014-2016, yang dapat menurunkan 20,25 juta ton CO₂e, dengan tambahan 2,5 persen untuk manfaat non-karbon.
Dirinya meminta pelatihan ini bukan sekedar seremonial tapi dapat memahami cara menghitung karbon agar target pengurangan emisi bisa tercapai.
Menurutnya Dinas LHK Provinsi Gorontalo memiliki keunggulan, salah satunya kekompakan Sumber Daya manusianya yang diharapkan bisa memenuhi target pengurangan emisi dengan berkolaborasi dengan pihak terkait.
"Gorontalo bisa memanfaatkan program ini untuk mencapai prestasi di atas rata-rata, karena posisinya SDMnya kompak dan wilayahnya relatifnya tidak terlalu luas. Harapannya 18 belas bulan kedepan bisa meningkatkan kinerjanya," tambah Yoppy.
Perhitungan karbon dilakukan di berbagai tempat, termasuk di alam yakni hutan, tanah, laut serta batuan dan sedimen.
Kemudian penghitungan cadangan karbon juga bisa melalui aktivitas manusia yang menggunakan transportasi, industri, limbah, energi.
Ada dua jenis utama perhitungan karbon, penghitungan stok karbon (karbon yang tersimpan) dan penghitungan jejak karbon/emisi (karbon yang dilepaskan).*
