Gorontalo (ANTARA) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Roni Dwi Susanto, mengapresiasi tata kelola pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi (pemprov) Gorontalo.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan untuk tata kelola PBJ. Tahun 2019 ini progres PBJ mengalami kemajuan dan percepatan hingga 50 persen di pertengahann dibanding tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 15-20 persen ,” ungkap Roni saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di ruang kerjanya, Kamis.
Selain tata kelola pengadaan barang/jasa, Biro Pengadaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dinilai semakin matang.
Beberapa komponen telah mencapai level 3, bahkan untuk standarisasi LPSE sudah mencapai 12 standar.
Menurutnya butuh lima standar lain agar bisa dikatakan ideal.
"Caranya dengan menambah sarana prasarana dan server pendukung tahun 2020," katanya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam pertemuan tersebut mendorong kemandirian dan profesionalitas SDM Penyedia (Kontraktor/Konsultan) lokal, untuk bersaing dengan perusahaan skala besar.
Menurut Rusli, perlu banyak sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang pentingnya perusahaan yang sehat secara administrasi, finansial, peralatan dan SDM pelaksana.
“Misalnya kontraktor menawar pekerjaan tanpa kalkulasi sehingga harganya terlalu rendah. Begitu dia menang kan rugi? Atau dalam kasus lain baru terima termin pertama bukannya kerjakan proyek malah beli mobil dan lain-lain. Itu yang perlu kita edukasi,” ucapnya.
Gubernur mengundang Kepala LKPP dan jajaran kementrian/lembaga terkait untuk berkunjung ke Gorontalo.
Kunjungan tersebut untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pihak, tentang perkembangan regulasi dan inovasi yang harus terus lahir di daerah. **
