Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono mengatakan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota harus menjadi semangat konsolidasi organisasi peningkatan kinerja partai, namun harus sesuai dengan AD/ART partai.
'Mestinya ini (Musda) adalah momentum untuk memperbaiki soliditas dan kinerja partai dalam menghadapi pilkada, pileg dan pilpres. Perbaikan-perbaikan internal di DPD-DPD secara vertikal maupun horizontal dengan tahapan yang benar dalam forum Musda," kata Agung menanggapi dugaan penyelenggaraan Musda Partai Golkar di beberapa tingkatan yang tidak mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana mestinya, di Jakarta, Jumat.
Agung yang juga Ketua MPO Kosgoro 1957 itu menyebutkan idealnya pelaksanaan musda umumnya diselenggarakan selama dua sampai tiga hari, sebab ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.
Misalnya, laporan pertanggungjawaban, pandangan daerah dan rapat-rapat komisi lalu diakhiri dengan agenda pemilihan.
"Tapi sayangnya belakangan ini ada musda yang hanya dilakukan satu hari bahkan beberapa jam saja dan itu pun hanya mengejar kursi ketua DPD nya saja," ujarnya.
Penyelenggaraan Musda, lanjut dia, merupakan forum tertinggi partai di daerah, maka harus digunakan sebaik-baiknya.
"Ini (Musda) bisa jadi momentum dalam membenahi elemen-elemen partai dan membuat program yang jelas. Tapi semua kader internal Partai Golkar juga perlu mengetahui kewenangannya apa, haknya apa, tahapannya bagaimana dan membuka ruang demokrasi. Sebab, disamping tahapan harus dijalankan, aspek demokrasinya juga harus dilaksanakan, dirawat dan dipertahankan," tegasnya.
Pada pelaksanaan musda di beberapa daerah yang sudah terselenggara, mantan Menko Kesra ini menyebutkan ada yang berjalan dengan bagus, tapi paling banyak dan lebih menonjol hanya memilih ketua DPD saja.
"Saya juga mendengar kabar ada tindakan-tindakan yang kurang demokratis seperti penunjukan PLT pada pengurus DPD dan PK secara mendadak jelang penyelenggaraan Musda. Saya kira ini sebagai otokritik untuk memperbaiki semua agar roda organisasi berjalan dengan baik dan benar," paparnya.
