Surabaya, (ANTARA GORONTALO) - Kader Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menyarankan kepada Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD) memikirkan ulang rencana menggelar kongres tandingan sebagai bentuk protes dari sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang pimpinannya diberhentikan oleh pusat.
"Saya sarankan pikir ulang menggelar kongres tandingan, sebab semua pasti ada jalan keluarnya," ujar Gede Pasek kepada wartawan di Surabaya.
Menurut dia, perbedaan dalam hal politik merupakan dinamika dan tidak sedikit-sedikit terpecah karena masih ada ruang komunikasi untuk dibicarakan.
Senator DPD RI tersebut juga yakin Partai Demokrat memiliki cara untuk mengatasinya, termasuk Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memiliki sikap bijak.
"Kalau ini didengar SBY, saya yakin beliau akan mengembalikan hak-hak DPC yang diberhentikan. Saya juga berharap SBY memberi arahan ke pengurus di bawahnya terkait keabsahan dalam struktural partai," tukas eks anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.
Selanjutnya, jika kongres tetap tak memberikan respons positif bagi KPPD, Gede Pasek menyarankan untuk menempuh jalur hukum sebagai solusi terbaik menyelesaikan persoalan ini.
"Indonesia negara hukum dan silakan berjuang di jalur hukum," tutur politikus yang juga pernah diberhentikan keanggotaanya sebagai wakil rakyat karena dinilai membangkang kepada partai.
Sementara itu, Sekretaris KPPD M Eksan mengaku akan membahas saran untuk memikirkan ulang penyelenggaraan kongres Demokrat tandingan bersama anggota kaukus lainnya.
"Kami masih akan membahasnya karena pasti ada babak berikut setelah protes dilayangkan ke DPP di arena kongres. Sejatinya, kami yakin SBY akan memulihkan hak kami," ucapnya.
Eks Ketua DPC Demokrat Purbalingga tersebut mengaku ia dan seluruh ketua DPC lainnya tetap akan hadir pada pembukaan Kongres IV Demokrat yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya pada Selasa (12/5) malam.
KPPD memprotes kebijakan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan usai memberhentikan pengurus DPC menjelang kongres yang dinilainya sewenang-wenang dan tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
