Vaksinasi mandiri angin segar untuk percepatan pemulihan ekonomi

Surabaya (ANTARA) - Pelaksanaan vaksinasi mandiri yang segera dijalankan membawa angin segar bagi pemulihan ekonomi di Tanah Air, sebab vaksinasi yang digagas oleh kalangan industri ini membawa harapan bisa memutar roda ekonomi nasional lebih cepat.

Optimisme itu disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sebuah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang ekonomi. Organisasi ini pun menghimpun pendaftaran bagi perusahaan yang ingin ikut, dan tercatat hingga kini secara nasional mencapai lebih dari 17.387 perusahaan pendaftar.

“Jumlah pendaftar mengalami penambahan sejak tahap pertama pendaftaran dibuka. Hingga kini Batch 2 ditutup, total pendaftar mencapai sedikitnya 17.387 perusahaan dengan total vaksinasi mencapai 8.665.363 orang," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani.

Semua berharap bahwa apa yang diprediksi terkait ekonomi pulih dan bergerak cepat bisa terjadi usai pelaksanaan vaksinasi mandiri tersebut, tanpa adanya kembali lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Pada Desember 2020, ekonomi sempat diprediksi bangkit awal tahun 2021. Namun, lonjakan kasus terjadi yang memaksa pemerintah bersikap tegas dengan memperketat kembali pergerakan manusia untuk menekan penyebaran COVID-19 kala itu.

Prediksi pemulihan ekonomi di awal tahun 2021 yang disampaikan oleh sejumlah pengamat kala itu tidaklah asal ucap, karena grafik kasus positif COVID-19 sempat turun, ditambah dengan upaya pemerintah memberikan sejumlah stimulus ekonomi yang cukup berdampak.

Namun apalah daya, kasus harian COVID-19 di beberapa daerah naik secara tajam, sehingga menggangu beberapa sektor ekonomi yang berupaya melakukan pemulihan.

Sebut saja di Jatim, sempat diprediksi pulih pada awal tahun 2021, namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor di wilayah itu pada Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 13,79 persen dibandingkan Desember 2020, yakni dari 1,78 miliar dolar AS menjadi 1,54 miliar dolar AS.

Tingginya angka Bed occupancy rate (BOR) rumah sakit ketika itu diperlukan cara antisipasi, salah satunya terus memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, sebagai upaya mengendalikan penyebaran COVID-19.

Minat Tinggi

Upaya vaksinasi mandiri yang terus digencarkan oleh Kadin mendapat respon positif di kalangan pengusaha, tercermim dari membludaknya peserta sosialisasi vaksinasi yang digelar secara virtual oleh Kadin Surabaya.

Ketua Umum Kadin Surabaya Ali Affandi, mengklaim para pengusaha di Jatim antusias menyambut vaksin gotong royong, terlihat peserta membeludak dari target 300 pengusaha, namun yang ikut sosialisasi mencapai 800 pengusaha dan tidak hanya dari Jatim, juga dari daerah lain.

Tingginya antusiasme itu sangat wajar, karena beberapa pengusaha sudah terlalu lama terpenjara dalam bingkai pandemi hal ini membuat pergerakan lambat. Karena itu, tujuan dari sosialisasi vaksinasi gotong royong adalah untuk menjembatani pelaku usaha bisa mengakses vaksin COVID-19.

"Harapannya ini bisa menjadi 'vaksin ekonomi' yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata pria yang akrab dipanggil Andi tersebut.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah tidak ingin terlalu berspekulasi bahwa ekonomi bisa kembali berputar secara cepat usai vaksinasi mandiri atau gotong royong tersebut.

Difi mengaku masih mengumpulan angka- angka ekonomi, dan terus mengecek pola pergerakan angka konsumsi masyarakat.

"Kami masih mencermati angka-angka terakhir ini, khususnya industri jasa yang terkait dengan mobilitas masyarakat. Oleh karena kami tidak ingin berspekulasi pada proyeksi ekonomi," kata Difi.

Mengacu pada data BPS Jatim, inflasi yang terjadi di wilayah itu pada Februari 2021 sebesar 0,22 persen didorong oleh beberapa kelompok pengeluaran, yang salah satunya adalah konsumsi rumah tangga dan jasa, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,03 persen.

Selanjutnya, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,40 persen.

Disusul, kelompok transportasi sebesar 0,80 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,29 persen, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,92 persen.

Ditambah beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Februari 2021 antara lain angkutan udara, tarif jalan tol, cabai rawit, ayam bakar, cabai merah, es, pemeliharaan/service, siomay, daging sapi, serta obat dengan resep.

Angka-angka tersebut akan terus bergerak, mengingat juga dengan datangnya Ramadhan yang kemudian larangan mudik oleh pemerintah, sehingga mempengaruhi pola konsumsi serta angkutan jasa di Jawa Timur.

Sinergi

Di tengah kegamangan naik turunnya angka ekonomi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengakui, saat ini tinggal pemegang kebijakan di daerah memastikan implementasinya untuk mempercepat pemulihan, sebab pemerintah pusat telah memberikan empat dukungan dan kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi terrsebut.

Sesungguhnya, pemerintah pusat telah memberi empat dukungan dan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah.

Senator asal Jawa Timur ini, mengatakan empat dukungan itu yang pertama memberikan relaksasi dari segi penyaluran Transfer Dana ke Daerah (TKDD).

Ini artinya dipastikan akan lebih cepat dan fleksibel sehingga seharusnya tidak ada keterlambatan dalam eksekusi yang dilakukan pemerintah daerah.

Kebijakan kedua memberikan fleksibilitas dari sisi penggunaan TKDD yang artinya daerah boleh melakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk digunakan dalam rangka penanganan COVID-19.

Ketiga, pemerintah telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp3,3 triliun untuk sektor pariwisata, terutama untuk yang sangat terdampak. Seperti hotel dan restoran dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menyiapkan daerah tersebut kembali beroperasi normal pascapandemi.

Keempat, mantan ketua Hipmi Jatim itu menyebut, kesiapan anggaran untuk mendukung infrastruktur bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Lalu bagaimana implementasinya untuk mempercepat? Kata kuncinya satu, sinergi.

Semua 'stakeholder' harus bersatu dan sinergi, termasuk pemerintah provinsi dan semua pemerintah kabupaten kota se-Jatim.

Optimistis, apabila semua bisa bersinergi akan bisa mengakserelasi pertumbuhan ekonomi, tanpa harus dipanggil atau menunggu panggilan. Tentunya, dengan menurunkan ego sektoral yang akan menghambat upaya pemulihan ekonomi.

Sehingga, dengan kolaborasi antarsektor ditambah upaya pemulihan dari pemerintah dan vaksinasi mandiri, semua pihak berharap pergerakan ekonomi kembali cepat untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini terjadi akibat pandemi COVDI-19.