Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa belanja negara telah mencapai Rp1.560,8 triliun hingga akhir Agustus 2021 atau 56,8 persen dari target APBN Rp2.750 triliun dan tumbuh 1,5 persen dari periode yang sama 2020 sebesar Rp1.538,1 triliun.
“Pertumbuhan belanja kita 1,5 persen (yoy) memang tidak terlalu meningkat dengan total belanja di Rp1.560,8 triliun,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.
Realisasi belanja negara Rp1.560,8 triliun itu meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp628,6 triliun yang merupakan 60,9 persen dari pagu Rp1.032 triliun dan belanja non K/L Rp459,3 triliun atau 49,8 persen dari pagu Rp922,6 triliun.
Belanja K/L Rp628,6 triliun itu tumbuh 21,5 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp517,2 triliun karena ada belanja barang Rp255,2 triliun yang tumbuh 60,4 persen (yoy).
Efektivitas belanja barang ini terlihat dari 63,1 juta dosis vaksin tahap pertama dan 35,9 juta dosis vaksin tahap kedua yang telah disuntikkan kepada masyarakat sekaligus pengadaan 94,5 juta dosis senilai Rp14,48 triliun.
Kemudian juga sebanyak 11,8 juta pelaku usaha mikro yang menerima bantuan Rp14,21 triliun, sebanyak 453,28 ribu pasien COVID-19 yang mendapat biaya perawatan Rp30,1 triliun dan 7,6 juta siswa sekolah di bawah Kementerian Agama yang menerima BOS Rp8,2 triliun.
Belanja K/L juga ditunjang oleh belanja modal yang naik signifikan mencapai 75,2 persen yaitu Rp102,6 triliun dengan manfaat berupa pembangunan bendungan dengan progress 67,04 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp10,6 triliun.
Kemudian pembangunan jaringan irigasi yang mencapai 58,49 persen dari target 600 kilometer serta rehabilitasi jaringan irigasi yang mencapai 59,98 persen dari target 3.900 kilometer.
Selanjutnya pembangunan jalan yang mencapai 54,21 persen dari target 213,63 kilometer dan preservasi mencapai 65,32 persen dari target 57.793,54 kilometer senilai Rp13,76 triliun.
Pembangunan rumah sakit dengan progress 33 persen dari target 21 RS UPT dan alat kesehatan senilai Rp0,26 triliun serta pembangunan jembatan yang mencapai 66,92 persen dari target 18.945,24 meter dan preservasi 63,21 persen dari target 508.614,39 meter senilai Rp2,95 triliun.
Pembangunan jalur kereta api dengan progres 68,23 persen dari target 216,84 km2sp senilai Rp1,9 triliun serta modernisasi alat material khusus (almatsus), alat utama sistem pertahanan (alutsista), non alutsista dan sarana prasarana bagi Polri maupun pertahanan.
Sementara itu untuk belanja non K/L Rp459,3 triliun terkontraksi 0,9 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu Rp463,5 triliun yang manfaatnya digunakan untuk pembayaran pensiun termasuk THR pensiun, subsidi energi dan pupuk serta program Kartu Prakerja.
Kemudian realisasi belanja juga berasal dari TKDD Rp472,91 triliun yang merupakan 59,5 persen dari pagu Rp795,5 triliun namun terkontraksi 15,2 persen (yoy) dari Rp557,35 triliun pada periode sama tahun lalu.
Secara rinci, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp48,03 triliun atau tekrontraksi 30,2 persen (yoy) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp272,95 triliun juga terkontraksi 5,9 persen (yoy) karena terdapat daerah yang belum memenuhi syarat salur yakni 52 daerah untuk DAU dan 118 daerah untuk DBH.
Untuk DAK Fisik terealisasi Rp14,79 triliun atau terkontraksi 61,9 persen (yoy) karena pada periode yang sama TAYL terdapat relaksasi penyaluran dengan dilakukan secara sekaligus sebesar nilai kontrak dan penyaluran dana cadangan DAKF sebagai program PEN.
Untuk DAK Non-Fisik terealisasi Rp79 triliun atau tumbuh 0,1 persen karena kenaikan 41,71 persen dibanding Agustus 2020 untuk tamsil guru dan dana cadangan tamsil sebesar Rp43,5 miliar.
DAK Non-Fisik juga tumbuh karena adanya kenaikan 42,13 persen dibanding Agustus 2020 untuk BOP kesetaraan seiring peningkatan jumlah daerah yang menyampaikan laporan tahap II.
Untuk penyaluran DID Rp7,52 triliun atau terkontraksi 56,1 persen karena terdapat relaksasi penyaluran tahap pertama dan kedua pada 2020.
Terakhir, untuk Dana Desa terealisasi Rp43,71 triliun atau terkontraksi 17 persen (yoy) karena relaksasi persyaratan penyaluran DD Tahun Anggaran 2020 dipercepat pada April sedangkan Tahun Anggaran 2021 relaksasi dilakukan pada Juli.
