Hal itu disampaikan Hamka usai meninjau fasilitas di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo, Kamis.
"Kita mengecek kesiapan dari teman-teman Bawaslu dalam rangka tahapan awal untuk Pilkada serentak, Pilpres dan seterusnya," ucap Hamka.
Kedatangan Hamka disambut pimpinan dan anggota Bawaslu. Rombongan meninjau sejumlah sisi ruangan yang dinilai perlu ada perbaikan untuk memaksimalkan kinerja pengawasan pemilu.
"Secara fisik kita cek dan mudah mudahan segera kita perbaiki. Perbaikan nya tahun ini, anggarannya kecil sekitar Rp370 juta. Tim teknis dari PUPR sudah diukur dan sudah diobservasi," ujar dia.
Hamka memastikan fasilitas lain di Bawaslu sudah terpenuhi. Salah satunya penyediaan kantor Sentra Gakumdu untuk layanan dan penegakan hukum kepemiluan.
"Kantor Gakumdu juga sudah ada di GBC. Bahkan sekarang sudah dimanfaatkan," kata dia.
Terkait dengan penganggaran Pilkada serentak 2024, Pemprov Gorontalo juga sudah memenuhi kewajiban nya. Amanah Mendagri yaitu Pemda diminta menganggarkan Pilkada dalam dua tahun yakni minimal 40 persen tahun 2023 dan 60 persen tahun 2024.
Tahun ini Pemprov Gorontalo mengalokasikan Rp16 miliar atau 40 persen total usulan biaya Pilkada dari Bawaslu sebesar Rp36 Miliar. Sementara untuk KPU dialokasi Rp50 miliar atau 48 persen total usulan KPU. Sisanya akan dialokasikan tahun 2024.
