Bone Bolango (ANTARA) - Kabupaten Bone Bolango kini memiliki posko pelayanan dokumen khusus untuk masyarakat miskin yang dibuka di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Plt Bupati Bone Bolango Merlan S Uloli di Gorontalo, Rabu, mengatakan posko itu diisi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk melayani masyarakat miskin.
"Langkah ini sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ucap Merlan Uloli.
Ia menilai hal itu penting dilakukan untuk menjawab kerisauan dalam menjalankan program dan data masyarakat miskin yang sudah mendapatkan bantuan dan layanan.
"Saya berharap ini bukan hanya seremoni, semakin hari harus semakin luas pelayanannya. Penganggaran nya juga harus diperhatikan," kata dia.
Merlan menegaskan jika pemerintah lahir untuk melayani masyarakat, sehingga ia akan terus mengawal posko tersebut.
"Masyarakat harus tahu di MPP sudah ada pelayanan khusus untuk masyarakat miskin," ucap Merlan yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bone Bolango itu.
Menurut dia, peresmian posko pelayanan itu menjadi semangat baru pada usia, Bone Bolango ke 21 sekaligus kinerja awal tahun Pemerintah Kabupaten. Selain mempercantik dan membangun daerah, penurunan angka kemiskinan serta tengkes menjadi fokus program pemerintah.
Pada posko tersebut terdapat empat kelompok dengan ragam layanan yang sudah terintegrasi. Kelompok pertama yakni pendidikan dan kesehatan dengan pelayanan pencegahan dan penanganan anak putus sekolah, rekomendasi penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, serta pencegahan dan penanganan tengkes.
Selanjutnya, kelompok kedua yakni sosial ekonomi dengan pelayanan pelatihan ketenagakerjaan, konsultasi usaha ekonomi produktif, serta kebun, kolam dan kandang (KAKANDA). Kelompok ketiga yakni infrastruktur dasar dengan pelayanan rumah layak huni, air bersih serta sanitasi.
Kelompok terakhir yaitu data dan pelaporan dengan pelayanan padanan data kependudukan, pembaharuan database kemiskinan, surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial, serta pengaduan masyarakat.
