Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung
menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengetahui posisi WNI yang
disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
"Dari pantauan satelit, sebenarnya kita tahu lokasi orang-orang kita
yang disandera," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan
Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan Indonesia memiliki peralatan untuk mengetahui posisi
mereka di mana. "Tetapi kita menghormati Pemerintah Filipina dan
berharap dapat segera dibebaskan," kata Pramono Anung.
Ia menyebutkan Presiden Jokowi melalui Menlu Retno Marsudi secara
terus-menerus memantau perkembangan terakhir karena sekarang ini
mendekati batas waktu yang ditentukan.
"Tentunya kita tetap pada harapan bahwa kita menghormati Pemerintah
Filipina dan berharap mereka menindaklanjuti dan melakukan pendekatan
sekaligus bisa membebaskan WNI yang disandera," katanya.
Indonesia, lanjut Pramono, menghormati Konstitusi Filipina tetapi TNI dan Polri sudah siap kalau sewaktu-waktu diperlukan.
"Kemarin Kapolri dan Panglima TNI sudah melaporkan kepada Presiden tentang kesiapan ini," katanya.
Menurut dia, kalau diizinkan melakukan pembebasan WNI yang
disandera, Indonesia siap melakukannya. "Tetapi kita mengedepankan
langkah-langkah yang mengutamakan persaudaraan dan soft diplomasi,"
katanya.
Sementara itu mengenai Panama Papers, Pramono mengatakan dokumen itu menjadi tambahan informasi atau data bagi pemerintah.
"Kemarin dengan keluarnya Panama Papers ini mengkonfirmasi data yang
ada. Dan ini menjadi data awal di pemerintah dan mendukung keinginan
pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tax amnesty," katanya.
Ia menyebutkan dengan adanya data itu pemerintah mempunyai
fleksibilitas sehingga realisasi penerimaan dari tax amnesty nantinya
akan lebih tinggi dari targetnya.
Seskab: pemerintah tahu lokasi sandera di Filipina
Jumat, 8 April 2016 17:48 WIB