Hamas tolak hadiri pembicaraan gencatan senjata Gaza pada 15 Agustus

Moskow (ANTARA) - Gerakan Palestina Hamas menolak undangan dari AS, Qatar, dan Mesir untuk berpartisipasi dalam putaran terakhir pembicaraan dengan Israel tentang gencatan senjata di Jalur Gaza pada 15 Agustus, lapor portal Axios, mengutip pernyataan gerakan tersebut.

Sebelumnya, Mesir, Qatar, dan AS menyerukan Israel dan Hamas untuk melanjutkan diskusi mengenai ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus 2024.

Para pemimpin dari tiga negara tersebut menyatakan siap untuk mengajukan proposal akhir guna mencapai kesepakatan.

Axios juga melaporkan bahwa Hamas menyebutkan syarat-syarat baru yang baru-baru ini diajukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh, dan serangan terbaru Israel di Jalur Gaza yang menjadi alasan keputusannya.

Seorang pejabat senior Israel yang terlibat dalam negosiasi mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa pernyataan Hamas adalah "langkah taktis menjelang kemungkinan serangan oleh Iran dan Hizbullah serta upaya mendapatkan syarat yang lebih baik dalam kesepakatan."

"Jika Hamas tidak datang ke meja perundingan, kami akan terus menghancurkan kekuatan mereka di Gaza," kata pejabat Israel tersebut seperti yang dikutip oleh publikasi tersebut.

Sebelumnya, Reuters melaporkan, mengutip pernyataan gerakan tersebut, bahwa Hamas telah meminta para mediator dalam negosiasi dengan Israel untuk mengajukan rencana gencatan senjata di Jalur Gaza, yang disepakati oleh gerakan tersebut pada Juli, daripada memulai negosiasi baru.

Menurut kantor berita itu, Hamas menuntut pelaksanaan dokumen yang disepakati oleh gerakan tersebut pada 2 Juli dan didasarkan pada visi Presiden AS Joe Biden serta resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pada Juli, Israel dan Hamas melanjutkan negosiasi melalui perantara mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza sebagai imbalan atas pembebasan sandera.

Proses negosiasi telah menemui jalan buntu selama lebih dari sebulan sejak Biden, atas nama Israel, mengumumkan rencana baru untuk menyelesaikan konflik di wilayah Palestina.

Sumber: Sputnik-OANA