Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menekankan optimalisasi aset negara yang ada dalam pengadaan gedung kementerian.
“Kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita, istilahnya kita untuk optimalisasi. Jadi tim di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) terus melakukan monitoring,” kata Rionald kepada wartawan di sela-sela press tour di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.
Rionald menuturkan pihaknya memiliki data tingkat idle aset-aset negara yang ada, dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagai pedoman untuk menelaah rencana kebutuhan barang milik negara.
“Kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK, Standar Barang dan Standar Kebutuhan. Berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya. Pada dasarnya, kita mengutamakan optimalisasi aset,” ujarnya.
Untuk penerapan optimalisasi aset, ia memberikan contoh masing-masing kementerian bisa menggunakan aset dari direktorat jenderal-direktorat jenderal terkait.
Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terdiri atas 48 kementerian, dan tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029, disebutkan bahwa tujuh kementerian koordinator itu masing-masing bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian/badan/lembaga.
