Bandung (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan guru, dengan menaikkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada 2025.
"Kesejahteraan guru dan penyederhanaan administrasi adalah gebrakan yang ditunggu-tunggu. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pendidikan sejak awal masa jabatan," kata Hetifah dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan guru serta penyederhanaan administrasi yang harus mereka penuhi, bahkan mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
"Kami akan memastikan kebijakan ini tepat sasaran melalui kajian dan pengawasan berbasis data. Semua upaya ini bertujuan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045," kata Hetifah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo saat berpidato dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11) telah mengumumkan bahwa alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN akan meningkat pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun atau naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru, karena saya bisa menyampaikan bahwa kami walau baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kami tingkatkan," ujarnya.
Dalam kegiatan itu, Presiden menekankan pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa, sekaligus mengumumkan berbagai kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
Presiden menguraikan bahwa pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta guru non-ASN.
Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sementara tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan.
Presiden mengatakan bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN juga dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah.
"Tahun 2025, terdapat 1.932.666 guru yang berserfitikat pendidik, yaitu 64,4 persen, terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024," katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama saat menyampaikan sambutan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan terobosan untuk mengurangi beban administrasi guru sehingga memungkinkan mereka untuk fokus mengajar.
"Mulai 2025, penilaian kinerja guru akan lebih sederhana, dilakukan setahun sekali tanpa unggah dokumen berlebihan," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi X apresiasi langkah Presiden tingkatkan kesejahteraan guru
