PBB sebut pembahasan isu HAM dengan Taliban berlangsung 'konstruktif'

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan puas dengan pembahasan bersama Taliban (yang tengah di bawah sanksi PBB untuk terorisme) mengenai standar yang lebih luas mengenai isu hak asasi manusia, dan percaya bahwa diskusi tersebut berlangsung "konstruktif".

"Tim hak asasi manusia kami telah mengadakan diskusi konstruktif dengan otoritas de facto (Afghanistan) mengenai isu-isu yang lebih luas tentang norma dan standar hak asasi manusia, serta isu-isu spesifik mengenai akses tahanan," kata Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Afghanistan Rosa Otunbayeva pada Kamis (12/12) dalam pertemuan PBB mengenai Afghanistan.

Di sisi lain, meskipun otoritas de facto menganggap serius perubahan iklim, mereka berjuang untuk menanggulangi "berbagai konsekuensi berbahaya dari berbagai guncangan iklim dan lingkungan," tambah Otunbayeva.

Sejak Taliban berkuasa, PBB mengecam keras pihak berwenang di Kabul karena kurangnya pendidikan formal bagi anak-anak perempuan di negara tersebut.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan pada Agustus 2021, menyusul pengambilalihan negara tersebut secara cepat oleh Taliban.

PBB sebelumnya telah mendesak otoritas Taliban untuk mempertimbangkan kembali implementasi pembatasan akses wanita dan anak perempuan untuk mengikuti pelatihan medis di Afghanistan.

""Kami sungguh-sungguh khawatir dengan sebuah laporan mengenai perintah dari otoritas de facto Taliban yang melarang wanita dan anak perempuan mengikuti kelas di institusi-institusi medis swasta," kata Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, dalam sebuah taklimat pers harian pada Rabu (4/12).

Sejumlah media melaporkan bahwa Taliban memerintahkan institusi-institusi swasta maupun publik untuk berhenti memberikan kursus medis bagi wanita dan anak perempuan.

Lima institusi di Afghanistan mengatakan bahwa Taliban telah menginstruksikan mereka untuk tutup hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Jika diimplementasikan, peraturan tersebut akan memberlakukan pembatasan lebih lanjut terhadap hak-hak wanita dan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan akses ke layanan kesehatan, ujar Dujarric.

Pada akhirnya, peraturan tersebut akan berdampak buruk pada sistem perawatan kesehatan dan pembangunan Afghanistan, imbuhnya.

Sumber: Sputnik-OANA