Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memaparkan kinerja kementeriannya selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto, yakni menghapus utang para pelaku UMKM, melibatkan UMKM dalam program-program strategis pemerintah, hingga memberi insentif pajak untuk UMKM.
“Terkait penghapusan piutang kepada pengusaha-pengusaha UMKM, agar yang dulunya sama sekali nggak punya kemampuan membayar, masuk dalam daftar hitam di bank, sekarang diputihkan supaya mereka bisa bergerak lagi,” ujar Maman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM dengan omzet tahunan Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.
"Itu kan diperpanjang tuh. Jadi ini bentuk-bentuk affirmative action yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto di 100 hari masa pemerintahan beliau," katanya.
Maman juga menyoroti upaya-upaya pemerintah melibatkan UMKM dalam program-program strategis pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, pelibatan UMKM dalam program-program strategis pemerintah merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan di Indonesia.
“Nanti juga melibatkan UMKM di dalam pembangunan 3 juta unit perumahan. Akan dibuka juga ruang keterlibatan untuk teman-teman usaha kecil dan menengah,” tuturnya.
Berdasarkan hasil survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025, mayoritas masyarakat mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Tidak kurang dari 80,9 persen responden yang tersebar di 38 provinsi negeri ini menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, hanya sebesar 19,1 persen yang menyatakan tidak puas.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 100 hari Kementerian UMKM: Hapus utang hingga beri insentif pajak