Gorontalo (ANTARA) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mendesak pemerintah provinsi segera merealisasikan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang di Gorontalo Utara.
"Kami (Komisi I) datang ke Gorontalo Utara untuk memonitor progres pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) khususnya kesiapan anggaran yang diperlukan. Kunjungan dilakukan di pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu kabupaten," kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha di Gorontalo, Rabu.
Pihaknya pun mendorong pemprov untuk menyegerakan alokasi anggaran yang akan dihibahkan untuk mendukung pelaksanaan PSU ini.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Kristina Udoki pun menyampaikan hal senada.
Ia mengatakan pihaknya terus mendorong pemprov untuk percepatan pencairan anggaran hibah pelaksanaan PSU untuk Gorontalo Utara senilai \Rp3,2 miliar.
Termasuk percepatan pencairan anggaran dari pemerintah daerah setempat yang belum seutuhnya disalurkan ke KPU, Bawaslu, termasuk TNI dan Polri.
"Hal ini kami sampaikan berulang karena paling lambat anggaran tersebut sudah terealisasi pada Kamis besok (17/4). Mengingat pencairan di hari Jumat tidak mungkin lagi, sementara PSU digelar pada Sabtu 19 April 2025," katanya.
Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh informasi KPU kabupaten baru menerima anggaran sebanyak Rp4 miliar lebih. Menurut informasi hari Rabu ini segera digenapkan menjadi Rp5 miliar, kemudian pada Kamis besok dituntaskan hingga total mencapai Rp6 miliar lebih sesuai keperluan.
Sementara untuk Bawaslu kabupaten, belum menerima sama sekali.
"Oleh karena itu kami meminta percepatan realisasi anggaran yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pengawasan mengingat pilkada sudah di depan mata," katanya.
Pilkada ulang kata dia, sangat bergantung pada kesiapan anggaran, sehingga anggaran sangat penting direalisasikan.
"Kalau anggaran siap, pasti seluruh penyelenggara semangat bekerja," jelasnya.
Dia mengingatkan bahwa KPU yang sudah mulai mempersiapkan logistik serta bersiap untuk pendistribusian, sehingga memerlukan anggaran.
"Sehingga diminta kepada pemerintah provinsi yang janjinya akan mencairkan hari ini walaupun belum semua. Saya dengar informasi baru sekitar Rp1,3 miliar yang akan dicairkan. Kemudian akan dituntaskan Kamis besok. Kami DPRD meminta agar realisasi anggaran tidak ditunda-tunda lagi," katanya.
Ketua Bawaslu Gorontalo Utara Ronal Ismail membenarkan belum masuknya anggaran hibah yang diperlukan.
"Hingga saat ini belum ada anggaran yang masuk, semoga segera terealisasi pada Kamis besok. Paling krusial anggaran untuk kebutuhan panwas kecamatan yang mencapai Rp1,3 miliar dari total anggaran yang diperlukan sebanyak Rp2 miliar," katanya.
Adapun Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Suleman Lakoro menjamin seluruh anggaran untuk pelaksanaan pilkada ulang akan tuntas pada Kamis (17/4).
"Kami pastikan seluruh anggaran sudah masuk di rekening penyelenggara baik KPU, Bawaslu maupun pengamanan TNI dan Polri, tuntas pada Kamis besok. Kami sementara merampungkan administrasi proses pencairan baik dari APBD provinsi maupun kabupaten," katanya.
