Cirebon (ANTARA GORONTALO) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
mempersilakan Pemerintah Daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD dengan demikian daerah tidak perlu repot membangun sistem
baru.
"Silakan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah
dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet yang
memisahkan tiap jenis bantuan," kata Khofifah di Cirebon, Kamis.
Khofifah menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan
sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah
yang berasal dari APBN maupun APBD.
Antara lain bansos PKH, Bantuan Pangan, Subsidi LPG 3 kilogram dan subsidi listrik.
Khofifah mengemukakan saat ini baru Kota Semarang, Jawa Tengah, yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS.
Dalam waktu dekat Kota Solok, Sumatera Barat, yang akan mengikuti jejak Kota Semarang, katanya.
"Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerja sama dengan
Himbara (Mandiri, BRI, BTN dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu,"
ujar menteri.
Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud
kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan
kemiskinan pun semakin efektif.
Selain itu terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat
mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal
seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.
Keberadaan bansos yang diinisiasi Pemda, lanjut Khofifah, tidak
berseberangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat.
Sebaliknya, bansos itu berfungsi "menambal" dan memperluas pelayanan
kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.
"Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa
dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini
akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah," katanya.
"Sharing antara APBN dan APBD seperti inilah yang akan mempercepat
upaya pengentasan kemiskinan. Jika tidak tercover pusat, maka pemda
melakukan backup melalui APBD," tambahnya.
Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial
Terpadu (Siskadasatu) dapat direspons serius oleh Pemda sehingga bansos
yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan
seragam dan selalu "update".
Mensos persilakan Pemda gunakan fasilitas KKS
Kamis, 13 April 2017 23:24 WIB