Martapura (ANTARA GORONTALO) - Anggota DPR RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, penggunaan dana desa yang disalurkan pemerintah ke desa-desa memfokuskan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pola pemberdayaan masyarakat.
"Dana desa difokuskan membiayai pembangunan infrastruktur pedesaan sehingga tidak boleh digunakan untuk keperluan lain," ujarnya di Martapura, Kalimantan Selatan, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan di depan ratusan unsur masyarakat Kecamatan Martapura Kota yang hadir pada reses dan sosialisasi empat pilar kebangsaan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.
Menurut dia, pernyataan itu sekaligus menjawab pertanyaan mengenai dana desa apakah bisa digunakan membiayai keperluan lain seperti membeli sepeda motor untuk perangkat desa.
"Kami tekankan, saat ini penggunaan dana desa masih fokus pembangunan infrastruktur karena tujuan utamanya untuk meningkatkan akses masyarakat agar kesejahteraan meningkat," ucapnya.
Meski demikian, anggota DPR yang membawahi daerah pemilihan Kalsel 1 itu mengatakan, pemerintah menyiapkan skenario agar dana desa bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.
Dijelaskan, saat ini hingga beberapa tahun ke depan, penggunaan dana desa tetap fokus pembangunan infrastruktur dan jika semuanya sudah terealisasi baru bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.
"Pemerintah sudah menyiapkan skenario. Jika pembangunan sudah bisa merata maka penggunaan dana desa bisa untuk kebutuhan lainnya sehingga kita harus bersabar dulu," pesannya.
Ditekankan, saat ini aparatur bersama masyarakat diminta memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di pedesaan sehingga masyarakat menikmatinya.
"Rencanakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat kemudian realisasikan menggunakan dana desa sehingga seluruh lapisan masyarakat menikmati pembangunan," ujarnya.
Sementara itu, aspirasi yang sudah disampaikan kepada wakil rakyat dapil Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan dan Tabalong itu, diupayakan diperjuangkan.
"Kegiatan ini untuk menjaring aspirasi masyarakat dan sebagai wakil rakyat, tentu kami akan memperjuangkan agar apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terealisasi," katanya.
Salah seorang perwakilan masyarakat, Fahmi berharap, penggunaan dana desa bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasilnya bisa dinikmati bersama.
"Pengawasan juga harus dilakukan baik aparatur dinas dan instansi terkait maupun aparatur penegak hukum agar penggunaan dana tidak disalahgunakan oleh oknum," katanya.
DPR: dana desa fokus pembangunan infrastruktur
Rabu, 1 November 2017 22:58 WIB