Raja Malaysia Setuju Jaksa Agung Non-Muslim

Kuala Lumpur, (Antara/Reuters) - Para penguasa kerajaan Malaysia telah menyetujui rencana pemerintah untuk menunjuk seorang jaksa agung non-Muslim, demikian istana, setelah hampir dua memicu ketegangan rasial dengan mayoritas penganut Muslim.

Kelompok-kelompok yang mewakili mayoritas etnis Melayu menolak rencana untuk menunjuk pengacara top Tommy Thomas dalam perlawanan pertama yang dihadapi oleh Perdana Menteri baru Mahathir Mohamad sejak ia memenangi kemenangan pemilihan umum bulan lalu pada janji memerangi korupsi dan reformasi institusi.

Istana Malaysia mengatakan Raja Muhammad V telah memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali dan menunjuk Thomas sebagai penggantinya atas saran Mahathir, dan setelah berkonsultasi dengan kepala delapan rumah tangga kerajaan lainnya.

"Penunjukan itu akan mempertahankan hak-hak khusus orang-orang Melayu dan Bumiputera serta status Islam sebagai agama federasi," kata pejabat istana Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dalam sebuah pernyataan atas nama raja Senin malam.

Bumiputera berarti "anak-anak pribumi".

Thomas adalah orang non-Melayu pertama yang menduduki jabatan jaksa agung sejak Malaysia terbentuk pada 1963.

Dewan penguasa Malaysia, yang dibentuk oleh sembilan kepala kesultanan negara itu, pada awalnya dijadwalkan bertemu pada Selasa untuk membahas rencana pemerintah menunjuk Thomas.

Keputusan tersebut kemungkinan akan meredakan perbedaan pendapat di komunitas Muslim Melayu, yang membentuk sekitar 60 persen populasi Malaysia sekitar 32 juta.

Tugas utama Thomas, seorang Kristen etnis India, adalah untuk mengadili mereka yang terlibat dalam korupsi dana negara yang memiliki hutang besar, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Skandal 1MDB adalah salah satu alasan utama di balik jatuhnya mantan perdana menteri Najib Razak.

Mahathir mengusulkan Thomas untuk pekerjaan itu hampir dua minggu lalu, demikian laporan media lokal setempat, setelah memerintahkan Mohamed Apandi untuk mundur.

Mohamed Apandi membersihkan Najib dari setiap kesalahan dalam skandal 1MDB multi-miliar dolar.

Najib membantah melakukan kesalahan, tetapi telah dilarang meninggalkan negara itu sejak kekalahan dirinya dalam pemilihan umum dan lembaga penegak hukum telah meluncurkan penyelidikan tentang bagaimana dana 1MDB hilang.