Gorontalo, (ANTARA News) - Kabupaten Gorontalo Utara di wilayah utara Provinsi Gorontalo memiliki letak geografis cukup unik karena diapit dua provinsi, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
Daerah di ujung utara Gorontalo itu mudah diakses melalui darat, laut, dan udara.
Untuk bisa menjangkau kabupaten itu, orang bisa melalui jalur darat di lintas Sulawesi, baik dari wilayah timur atau dari Provinsi Sulawesi Utara melewati perbatasan antara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Kecamatan Atinggola, maupun masuk melalui wilayah barat melewati wilayah Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tolinggula.
Melalui jalur udara, bisa lewat Bandara Djalaluddin Gorontalo di Isimu, Kabupaten Gorontalo yang jarak tempuhnya hanya 20 menit, sedangkan lewat jalur laut bisa melalui Pelabuhan Kwandang yang telah berstatus Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Anggrek yang jarak tempuhnya sekitar 10 menit untuk tiba di pusat ibu kota kabupaten itu, di Kecamatan Kwandang.
Akses yang cukup terbuka membuat kabupaten terbungsu di Provinsi Gorontalo itu, memiliki berbagai kerentanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun, Gorontalo Utara tidak hanya berhasil menunjukkan daerahnya sebagai paling aman di Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Faktanya, daerah itu berhasil menunjukkan jati diri sebagai kabupaten yang berhasil menjalankan demokrasi berkarakter, setelah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 Juni 2018, yaitu sekitar 44 persen masyarakatnya telah menentukan pilihan kepada Bupati Indra Yasin (dua periode) dan Wakil Bupati Thariq Modanggu, yang akan menahkodai pemerintahan daerah untuk masa jabatan 2018-2023.
Keduanya telah dilantik Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada 6 Desember 2018 di rumah jabatan gubernur di Kota Gorontalo.
Pamungkasnya, pesta demokrasi di daerah itu sepanjang 2018, yaitu pada 11 Desember 2018 masyarakat berhasil menunjukkan kedewasaan sebagai kabupaten cerdas dalam dinamika berdemokrasi melalui pemilihan langsung kepala desa secara serentak di 90 desa dari 123 desa yang tersebar di 11 kecamatan, termasuk Kecamatan Ponelo Kepulauan dan desa kepulauan, yaitu Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek.
Sebanyak 90 kepala desa baru dari 328 kontestan berhasil dipilih masyarakat dengan suasana yang kondusif, tertib, aman, dan damai.
Meski beberapa gejolak sosial sempat muncul pada masa tahapan mulai dari pendaftaran hingga putaran kampanye selama empat pekan, seperti dugaan penggunaan ijazah palsu oleh beberapa calon kepala desa, hingga pembongkaran makam akibat isu-isu sosial di masa putaran kampanye, nyatanya warga Gorontalo Utara mampu menunjukkan eksistensinya dalam berdemokrasi.
Hal demikian seperti dikatakan Rahmat Lamaji, legislator Gorontalo Utara yang terkenal vokal dalam mengawal jalannya tahapan pilkades secara langsung itu.
Setelah pilkades tahap I yang berhasil dijalankan di 24 desa, menyusul pilkades tahap II di 90 desa mampu berjalan kondusif.
"Esensi dalam pilkades langsung dan serentak ini, yaitu potensi menjadi gambaran pembelajaran politik bagi masyarakat di Indonesia untuk melalui pemilu serentak yang akan dihadapi pada April 2019," ujarnya.
Ia mengaku memantau seluruh tahapan pilkades hingga hari pemungutan suara dan penghitungan yang berhasil dilewati dengan baik.
Pilkades kata Rahmat, merupakan pembelajaran politik berkualitas dan berkarakter bagi masyarakat di mana seluruh tahapannya di setiap desa, mampu melibatkan masyarakat secara langsung.
Kondisi itu, disebut dia sebagai menumbuhkan antusiasme positif yang patut disyukuri bahwa kabupaten di pesisir utara Gorontalo itu semakin dewasa dalam berdemokrasi.
Beberapa riak yang muncul pada masa tahapannya pun, kata politikus yang aktif mendorong gerakan pemberdayaan ekonomi kreatif di desa itu, berhasil menggiring masyarakat mengenal aturan dan sadar tentang pentingnya kompetisi berdemokrasi.
Ia mencontohkan seorang wajib pilih yang tinggal di salah satu desa yang menggelar pilkades.
Orang itu dikenal seluruh masyarakat merupakan penduduk asli desa, lahir dan besar bahkan tidak pernah hijrah ke daerah lain, namun nyatanya tidak dapat menggunakan hak suaranya akibat tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap pilkades.
Temuan tersebut kemudian menjadi bahasan publik di desa itu, bahkan menyebar ke desa-desa lain hingga arena media sosial.
Dampaknya, kata Rahmat, berhasil menggiring masyarakat untuk mengenal aturan atas peristiwa tersebut hingga mereka tersadar betapa pentingnya pengumuman daftar pemilih tetap, termasuk yang dilakukan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada masa tahapan perbaikan daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2019 untuk dibaca, dicari namanya sendiri dan dikomunikasikan jika tidak menemukan, agar bisa terdaftar dan menggunakan hak suaranya.?
Kondisi ini sangat berarti dalam pendidikan demokrasi yang dimulai dari desa, sebab masyarakat pun diajak peka untuk mengecek nama-nama terdaftar sebagai pengguna hak suara, sehingga potensi kecurangan dalam pemilihan umum, termasuk Pilkades, mampu diminimalisasi.
Muaranya tentu keberhasilan dalam menentukan pilihan sesuai keinginan masyarakat dengan harapan desanya maju dan rakyat sejahtera.
Ramhat menyebut pilkades bukanlah pendidikan politik abstrak, yang artinya pilkades miniatur pembelajaran tentang pentingnya masyarakat mengetahui apa itu politik, bagaimana menjalaninya, dan muaranya harus mampu mewujudkan harapan kemajuan.
"Politik di desa sangat perlu dan wajib dipahami secara baik agar muaranya mampu menentukan kebijakan-kebijakan berkualitas untuk membangun desa," ujar penerima penghargaan Presiden RI di bidang pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis kehutanan itu.
Apalagi, kata ia, kemajuan desa merupakan cikal bakal keberhasilan pembangunan daerah dimulai dari desa.
Oleh karena keunikan-keunikan dalam dinamika politik desa melalui pilkades, hal itu tidak boleh dianggap remeh ataupun sekadar peristiwa abstrak, namun menjadi perwujudan keinginan keberhasilan demokrasi yang lebih besar, khususnya di daerah itu.
Apalagi, melewati masa Pemilu 2019 hingga hari pemungutan suara tiba, pilkades benar-benar menjadi miniatur pesta demokrasi yang lebih besar, yaitu pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif secara serentak.
Masa-masa kampanyenya yang tergolong lebih ramai dan berwarna, menggunakan muatan-muatan politik yang lebih elegan tanpa hoaks, hingga persoalan sosial yang bisa mencederai pelaksanaannya, bisa terhindarkan atau diatasi dengan damai.
Hiruk pikuk beraroma intrik dan ekstremisme pada pelaksanaan pilkades, nyatanya mampu diredam secara bijaksana oleh warga desa ditunjang daya dukung pemerintah daerah yang mampu bersinergi dengan aparat TNI dan Polri di wilayah hukum itu, harus dipertahankan sebagai wujud demokrasi berkualitas dan berkarakter.
Rahmat pun berharap, para penyelenggara Pemilu 2019 di daerah itu dapat mengadopsi atau menjadikan referensi salah satu bagian unik pada pelaksanaan pilkades, yaitu tenggang waktu pemungutan suara yang cukup panjang sesuai kesepakatan bersama seluruh masyarakat.
Hal itu tergolong unik, sebab berasal dari musyawarah bersama dan mampu menghasilkan partisipasi aktif 100 persen pemilih di setiap desa.
Waktu pemberian hak suara yang dimulai pukul 07.00 Wita hingga memastikan seluruh wajib pilih telah memberikan hak suaranya, bisa diramu dalam meningkatkan partisipasi aktif para wajib pilih.
Petani yang sejak subuh telah berada di sawah, pekerja yang hanya memiliki waktu datang ke tempat pemungutan suara setelah pukul 13.00 Wita, ataupun kondisi sosial yang memengaruhi wajib pilih sulit memberikan hak suaranya, kata dia, berhasil diramu dan dicarikan solusi dengan perpanjangan waktu yang cukup tergolong ideal, sehingga 1.601 wajib pilih di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang berhasil memberikan hak suara dengan nyaman, tanpa paksaan.
"Menghasilkan sosok kepala desa pilihan rakyat," ujar Rahmat mencontohkan.
Hal itu bagian penting dalam proses dan pembelajaran demokrasi berkualitas yang mampu dilaksanakan masyarakat setempat.
Apresiasi
Setelah dilantik sebagai Bupati Gorontalo Utara berpasangan dengan Wakil Bupati Thariq Modanggu, Bupati Indra Yasin dalam rapat paripurna istimewa penyampaian pidato visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih, mengapresiasi semangat dan kerja bersama masyarakat dalam mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai di daerah itu.
Apresiasi itu juga tidak luput terkait dengan penyelenggaraan pilkades serentak yang cukup kondusif dan melahirkan 90 kepala desa baru, sesuai keinginan masyarakat desa.
Bupati dua periode itu, berharap seperti halnya keberhasilan pilkada, maka pilkades pun tidak diwarnai dengan gugatan hukum.
"Meskipun tanda-tanda itu nampak, namun saya berharap diawal pemerintahan kami, tidak diwarnai dengan gugatan hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujarnya dengan nada bercanda.
Ia mengaku proses tahapan panjang pilkada sukses digelar hingga pamungkas pada pelantikan keduanya.?
Hal yang sama pun terjadi pada pelaksanaan pilkades yang tidak lepas dari beberapa persoalan. Namun, dua proses demokrasi ini mampu dilewati dengan baik dan menutup nuansa hiruk pikuk demokrasi di sepanjang 2018 dengan ceria.
"Saya senang dan bangga, masyarakat semakin cerdas dalam berdemokrasi," ujar doktor di bidang hukum itu.
Ia berharap, dengan situasi kondusif daerah tetap terjaga, pemerintah daerah mampu membangun dengan ceria dan masyarakat menanti kebahagiaan hasil dari dukungan membangun daerah.
Ia berpesan, masyarakat tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan.
"Jangan ada lagi yang saling adu intrik bahkan jangan pernah memendam kebencian, sebab Gorontalo Utara adalah rumah kita bersama," ujarnya.
Pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen di daerah ini, harus mampu bekerja sama sebagai keluarga besar yang bahu membahu mewujudkan Gorontalo Utara unggul di poros maritim Indonesia.
