Jakarta (ANTARA) - Master Fengshui Indonesia Yohan Suyangga menilai kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia punya memiliki hubungan atau "chemistry" unik.
"Dua-duanya (paslon) punya shio yang ciong, ciong besar. Jadi, dua-duanya punya selisih paham yang mungkin nanti harus saling mengerti satu sama lain," ujar Yohan kepada Antara di Jakarta, Selasa (9/4).
Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin maupun pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menurut Yohan, punya shio yang "ciong" (peruntungan yang tidak bagus menurut perhitungan fengshui).
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo lahir pada 21 Juni 1961 dan menempatkannya di bawah naungan shio sapi. Pasangannya, calon wakil presiden Ma'ruf Amin lahir pada 11 Maret 1943 berada di bawah naungan shio kambing.
Sementara, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 memiliki shio kelinci. Sedangkan pasangnya, calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno lahir pada 28 Juni 1969 berada di bawah naungan shio ayam.
"Pak Jokowi shio sapi dan Pak Ma'ruf shio kambing, dua duannya ciong, Sementara Pak Prabowo shio kelinci dengan Pak Sandiaga Uno yang shio ayam juga dua duanya ciong. Jadi, kita punya paslon yang benar-benar unik secara shio," kata Master Yohan.
"Ciong" yang dimaksud Master Yohan adalah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki pandangan atau pendapat yang saling bertolakbelakang.
"Pasangan calon nomor urut 01 dan wakilnya akan berselisih paham, atau berselisih pendapat. Demikian juga paslon nomor urut 02. Kedua pasangan juga tidak akan pernah sepaham dengan wakilnya," ujarnya.
Namun, perbedaan pandangan antara paslon dengan wakilnya, menurut Master Yohan, bisa disiasati dengan saling pengertian.
"Atau lebih baik satunya diam karena keduanya kalau bicara pasti nanti akan kelihatan berbeda. Masyarakat akan dibuat bingung," katanya.
"Ke depannya, lima tahun ke depan. Itulah keputusan-keputusan yang membuat masyarakat akan bingung. Jadi, lebih baik diarahkan satu suara sebelum menerbitkan keputusan presiden. Lebih baik dibicarakan dulu," ujarnya.
