Bukalapak siap jadi penyalur KUR

Jakarta (ANTARA) - Bukalapak menyatakan kesiapannya menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UKM yang menjadi mitra market place tersebut.

CEO Bukalapak Achmad Zaky usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, di Jakarta, Senin, mengatakan kesiapannya tersebut dilatarbelakangi oleh pengalaman selama setahun terakhir yang terbilang sukses bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyalurkan kredit Ultra Mikro (UMi).

“Secara sistem, kami siap turut menyalurkan KUR, karena sebelumnya kami sudah menyalurkan UMi bagi usaha mikro,” katanya.

Zaky menyebutkan bahwa pihaknya siap mendukung seluruh program Kemenkop dalam pemberdayaan dan meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Zaky juga mengatakan bahwa Bukalapak saat ini memiliki sekitar lima juta mitra UMKM.

Dengan plafon KUR sebesar ratusan triliun rupiah, Zaky berharap perusahaannya bisa dilibatkan dalam penyaluran KUR.

"Kami berharap bisa membantu pemerintah menyalurkan KUR ke sektor riil dan ke sektor atau UKM yang tepat. Pak Teten memberikan respon positif atas masukan kami tersebut,” kata Zaky.

Bagi Zaky, sebagai platform e-commerce, Bukalapak mengetahui bisnis mana yang prospektif dan UKM mana yang menjanjikan sehingga penyaluran KUR bisa tepat sasaran. "Mudah-mudahan, tahun depan Bukalapak sudah bisa menyalurkan KUR,” kata Zaky.

Selain pendanaan, lanjut Zaky, Bukalapak juga siap bermitra dengan Kemenkop dan UKM dalam hal pendidikan bagi usaha kecil.

"Kami memiliki kekuatan membangun komunitas bisnis. Kami akan turun ke lapangan bersama Kemenkop untuk mengedukasi usaha kecil agar bisa menularkan kesuksesan bagi yang lainnya,” ucap Zaky.

AVP Public Policy and Government Relations Bukalapak Bima Laga menambahkan pihaknya berharap kesuksesan Bukalapak menyalurkan UMi bisa direplika bagi UKM-UKM lainnya.

“Kami siap menyalurkan KUR. Terkait aturan main, kami akan mendukung pemerintah dan siap memberikan masukan yang komprehensif, sehingga tujuan penyaluran KUR bisa berjalan lebih baik lagi,” kata Bima.

Mengenai keinginan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki untuk memulai terciptanya masyarakat bisnis lewat pembentukan klasterisasi untuk produk khusus di suatu wilayah tertentu, dan menciptakan UMKM dengan daya saing tinggi, Zaky menegaskan, pihaknya siap membantu melalui program komunitas Bukalapak yang sudah tersebar di 142 kota di seluruh Indonesia.

Selain itu, Bukalapak juga berharap dilibatkan dari awal pembahasan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

“Bukalapak siap memberikan bantuan masukan dan saran, agar UU tersebut dapat tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Salah satu masukan kami adalah agar supaya Omnibus Law tersebut bisa banyak menderegulasi aturan-aturan yang membebani UMKM untuk naik kelas. Sekaligus menciptakan suatu rezim regulasi baru yang semula berbasis pendaftaran dan izin, menjadi berbasiskan insentif,” kata Zaky.

Perkuat Sinergi

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Victoria Simanungkalit mengatakan bahwa pemerintah akan terus memasifkan pemberdayaan UMKM yang harus dilakukan agar bisa lebih berperan dalam perekonomian nasional.

"Untuk mewujudkan itu, kami tidak bisa jalan sendiri. Kami harus memperkuat sinergi, yang salah satunya dengan Bukalapak,” kata Victoria.

Victoria menegaskan pihaknya akan menggandeng semua pemangku kepentingan, termasuk e-commerce atau market place, supaya bisa mengkonsolidasikan kekuatan UKM-UKM untuk bisa masuk pasar. "Agar produk UMKM bisa masuk ke global value chain,” kata Victoria.

Victoria berharap Bukalapak bisa berperan lebih, termasuk dalam hal pendanaan bagi UMKM. "Market place kan punya informasi mana saja sektor yang bisa dikembangkan. Saya berharap market place mau menjadi avalis, baik itu UMi maupun KUR. Intinya, di mana ada komunitas binaan market place, kita juga bisa masuk ke sana,” kata Victoria.

Bagi Victoria, sektor produksi dan pemasaran UMKM harus menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

"Oleh karena itu, kita harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Kita membuka ruang untuk semua pihak, tapi memang harus sesuai aturan yang ada,” kata Victoria.