Menteri Sosial minta daerah tingkatkan fasilitas publik ramah disabilitas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara meminta pemerintah daerah di seluruh Tanah Air agar terus meningkatkan fasilitas layanan publik yang ramah disabilitas dalam upaya penerapan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Fasilitas transportasi dan fasilitas publik lainnya agar benar-benar diperhatikan ramah disabilitas," kata dia pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2020 di Jakarta, Rabu.

Sehingga, nantinya tagline Indonesia inklusi benar-benar terealisasi dengan baik di seluruh wilayah Tanah Air, ujar Mensos.

Sebab, penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas telah dijamin oleh negara dan wajib diterapkan sehingga tidak ada perbedaan bagi kelompok disabilitas.

Di lain sisi, eks anggota DPR RI dua periode tersebut mengakui hingga saat ini masih ada perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

"Pastinya ada perlakuan diskriminatif terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril mengatakan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, para penyandang disabilitas kesulitan dalam berbagai hal terutama aspek mata pencarian.

"Dalam situasi normal saja kami sulit, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini," ujar Gufron.

Bahkan, banyak di antara mereka yang mengalami pengurangan omzet drastis hingga terpaksa kehilangan pekerjaan karena dampak COVID-19.

Meskipun demikian, ia menyadari penyandang disabilitas tidak bisa selamanya terus bergantung pada pemerintah dengan mengharapkan bantuan. Oleh sebab itu, ke depan sebaiknya pemerintah atau lembaga tertentu lebih baik memfasilitasi misalnya pinjaman modal usaha.

"Tujuannya agar kita tetap produktif selama di rumah," katanya.

Selain itu, pelatihan secara daring dinilainya juga bisa menjadi suatu solusi dalam mengatasi keterbatasan penyandang disabilitas agar memiliki bekal pascapandemi.