Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Puluhan warga mendatangi kantor Bupati Gorontalo Utara, menyampaikan aspirasinya terkait penertiban mobil-mobil dinas (mobnas) yang menggunakan plat nomor berwarna hitam, Senin.
"Seharusnya mobnas menggunakan plat nomor berwarna merah, untuk mencegah penyalahgunaan fungsi," ujar Rahmat Mokodongan, warga Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, di Gorontalo.
Pada pertemuan mereka dengan pemerintah daerah yaitu Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Roni Imran di ruang Tinepo kantor bupati, Rahmat meminta agar pemerintah daerah berlaku selektif dan mengawasi penggunaan mobnas.
"Jangan sampai pejabat yang diberi fasilitas negara ini, menggunakannya untuk kepentingan pribadi padahal pemanfaatannya sangat jelas untuk pelayanan pemerintahan kepada publik atau memperlancar kegiatan dan program kerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah," ujar Rahmat.
Pihaknya yang mendatangi kantor bupati berharap, agar pemerintah daerah mengawasi penggunaan mobnas. Termasuk aparat Kepolisian agar melakukan pengawasan yang sama.
Kabag Operasi Polres Gorontalo di Limboto, AKP Mohammad Mukhson, mengaku pihaknya sudah banyak menertibkan mobnas yang menggunakan plat nomor bukan semestinya.
"Tindakan tersebut sangat melanggar hukum ataupun peraturan lalu lintas, sehingga sudah banyak yang ditertibkan," ujarnya.
Bupati Indra Yasin sendiri mengaku segera melakukan apel mobnas atau kendaraan dinas operasional untuk mengawasi keberadaan aset-aset pemerintah daerah tersebut.
Menurutnya, upaya pengelolaan aset khusus mobnas terus dilakukan pemerintah daerah termasuk mengurangi jumlahnya setengah dari yang ada selama ini.
"Saat ini kita tinggal memiliki sekitar 83 unit KDO saja, dengan harapan jumlah yang ada mampu memenuhi kebutuhan pelayanan khususnya menunjang operasional kegiatan pemerintah daerah," ujar bupati.
Pengurangan jumlah tersebut tidak sekedar menjadi tuntutan pihak BPK RI terhadap hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah, namun sebagai upaya penghematan yang dilakukan pemerintah daerah yang berkomitmen mengelola keuangan daerah tepat sasaran dan manfaat.
