Gorontalo Utara Yakin Peroleh Dana Insentif Daerah

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, yakin akan memperoleh dana insentif daerah (DID) pada tahun anggaran 2016 nanti.

Bupati Indra Yasin, Jumat, di Gorontalo, mengatakan, apa yang disampaikan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo pada sosialisasi kebijakan dana desa di kabupaten ini sangat diharapkan terealisasi.

" Jika kriteria utama untuk mendapatkan DID adalah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka daerah kita telah berhasil meraih WTP untuk pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2014," ujar bupati.

Tugas utama yang harus dipertahankan saat ini yaitu berkomitmen menjalankan sistem pemerintahan daerah dengan kinerja yang baik agar percepatan pembangunan dapat tercapai.

Apalagi kata bupati, pemerintah daerah terus mengedepankan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat.

" Kita berharap, tahun 2016 nanti Gorontalo Utara mendapat alokasi DID dari total Rp5 triliun yang akan disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia seperti yang disampaikan pak Dirjen," ujar bupati.

Kucuran anggaran tersebut sangat penting, mengingat banyak pembangunan skala prioritas yang harus dilakukan bertahap akibat minimnya anggaran yang masuk ke daerah ini.

Pemerintah daerah pun kata bupati, harus berbesar hati untuk merealisasikan proyek-proyek unggulan yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dengan skala prioritas yang akan dijalankan secara bertahap hingga tahun anggaran 2018 nanti.

" Jika kita mendapatkan alokasi anggaran yang lebih banyak maka sudah tentu pemanfaatannya akan mengutamakan program-program prioritas, apalagi daerah diberi kewenangan untuk menentukan penggunaan sepenuhnya," imbuhnya.

Pemkab Gorontalo Utara sendiri kata bupati, telah mengirimkan 10 kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis untuk mengantarkan proposal ke pemerintah pusat, terkait kebutuhan pembangunan prioritas khususnya program infrastruktur yang sulit direalisasikan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).