Gorontalo (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf mengatakan pihaknya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, untuk ditetapkan menjadi Perda.
Hal itu dibahas dalam Rapat Paripurna ke-66 Pembicaraan Tingkat II yang berlangsung secara daring, Senin.
Menurut Paris dari tujuh fraksi di DPRD semuanya menyatakan setuju usulan Ranperda tersebut, serta berharap semua program yang dibiayai dari APBD 2022 berpihak pada kepentingan rakyat.
Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibbie mengatakan APBD 2022 dituntut mampu memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural dalam pemulihan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Selain itu, mengubah budaya kerja ke arah digitalisasi untuk mengurangi rapat tatap muka sehingga belanja daerah lebih efisien dan efektif.
“Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam APBD 2022 dilakukan secara efektif, tidak bersirat rutinitas, tidak monoton, dan tetap antisipatif dalam menghadapi dinamika pandemi COVID-19 dan perekonomian,” jelasnya.
APBD 2022 juga didorong untuk meningkatkan iklim investasi, pengembangan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pemerintah juga diminta untuk menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah yakni dana transfer umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan penambahan belanja kesehatan prioritas.
“Dana transfer khusus tujuannya untuk perbaikan kualitas layanan publik, perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah” imbuhnya.
Kebijakan lain yang dilakukan pada APBD 2022 yakni menambahkan alokasi belanja tidak terduga sebesar 5-10 persen dari APBD tahun sebelumnya.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi keperluan mendesak akibat keadaan darurat, bencana alam, dan pandemi COVID-19 yang tidak bisa diprediksi.
Pemanfaatan APBD 2022 diarahkan untuk mencapai target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yakni pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik di angka 7 persen, indeks gini rasio 0,39 poin, dan tingkat pengangguran terbuka 3.91 poin.
Sementara untuk persentase angka kemiskinan diharapkan bisa berada di angka 14,33 persen, PDRB perkapita 41.725.000, Indeks Pembangunan Manusia 69,62, serta inflasi 2-3 persen.
