Jakarta (ANTARA) - Partai politik diharapkan dapat berbenah demi meningkatkan kepercayaan publik karena menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis di Jakarta, Minggu, tingkat kepercayaan terhadap lembaga itu berada di posisi terendah.
Hasil survei yang diumumkan Indikator Politik Indonesia itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) berada di urutan terbawah, yaitu 54 persen, tertinggal dari Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 61 persen, Dewan Perwakilan Daerah 65 persen, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat 67 persen.
“Ada ekspektasi yang tinggi kepada partai politik, tetapi sebagian ekspektasi itu tidak bisa dijalankan dengan baik oleh elite partai. Itu yang kemudian (menyebabkan) tingkat trust (kepercayaan, Red.) publik terhadap partai rendah,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi saat mengumumkan hasil survei secara virtual lewat kanal YouTube IPI di Jakarta, Minggu.
Burhanuddin Muhtadi menyebutkan kurangnya kepercayaan publik, yang diwakili oleh 1.200 responden survei, terhadap partai politik kemungkinan karena kasus-kasus korupsi yang menyeret elite partai dan parpol juga dinilai tidak menyerap aspirasi publik dengan baik.
“Publik melakukan semacam generalisasi karena terlalu banyak kasus (korupsi) yang melibatkan elite partai. Itu membuat memori publik kurang positif terhadap partai politik,” kata dia.
Walaupun demikian, partai politik adalah salah satu lembaga yang memungkinkan demokrasi dipraktikkan di Indonesia. Dengan demikian, publik tidak punya opsi lain selain mendorong partai politik untuk memperbaiki diri, kata Burhanuddin.
“Kita tidak punya pilihan lain, (karena) kalau mau berdemokrasi (hanya bisa) lewat partai politik, dan partai politik harus kita benahi supaya tidak terkena racun-racun korupsi atau isu-isu lain,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Dalam sesi yang sama, Burhanuddin juga menyoroti tingkat kepercayaan tiga lembaga legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPD, karena ketiganya menempati posisi bawah.
Menurut Burhanuddin, tiga lembaga itu juga harus berbenah dan memperbaiki kinerjanya, karena ketiganya merupakan wajah demokrasi di Indonesia.
Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR, DPD, dan MPR lebih rendah daripada lembaga negara lainnya seperti Kejaksaan (74 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (74 persen), Pengadilan (74 persen), Polri (76 persen), Mahkamah Konstitusi (78 persen), Mahkamah Agung (79 persen), Presiden (85 persen), dan TNI di posisi teratas (93 persen).
Burhanuddin menyampaikan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mulai naik sejak 12 tahun terakhir merujuk pada data survei Indikator Politik Indonesia.
Ia menilai tingkat kepercayaan publik terhadap TNI menempati posisi teratas karena masyarakat mendukung sikap TNI yang menarik diri dari politik praktis.
“TNI pada masa-masa awal termasuk kena dampak reformasi, karena dianggap bagian dari rezim Orde Baru. Trust publik saat itu tidak tinggi, tetapi baru 2010 ke atas, kami baru punya data, the most trusted institution (lembaga yang paling dipercaya publik) di Indonesia itu TNI,” kata Burhanuddin.
Indikator Politik Indonesia menggelar survei terkait demokrasi, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, isu-isu aktual, dan proyeksi Pemilu 2024 pada 11–21 Februari 2022.
Survei itu melibatkan 1.200 responden yang merupakan sampel dari 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei itu mencapai 95 persen dengan marjin kesalahan (margin of error) +- 2,9 persen.
