Gorontalo (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan mendorong reformasi birokrasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo demi tercapai target kinerja dan tercipta zona integritas di instansi ini.
Menurut Milton Hasibuan di Gorontalo, Rabu, mereformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas diperlukan kemauan serta komitmen seluruh jajaran untuk mencapai pemerintahan yang profesional.
Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut dia, harus dimulai dari diri sendiri. "Pahami dan lakukan pekerjaan sesuai prosedur. Semua dikerjakan dengan penuh integritas," katanya.
Ia menjelaskan bahwa reformasi birokrasi dilakukan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas, serta efektif, efisien, dan berkinerja tinggi.
Milton Hasibuan mengutip permintaan Presiden Joko Widodo menekankan bahwa reformasi birokrasi berarti dengan menyederhanakan prosedur, memperbaiki regulasi, transparans, serta memanfaatkan teknologi informasi serta digitalisasi pelayanan yang mudah diakses masyarakat.
Pembangunan zona integritas harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapan memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo Heni Susila Wardoyo menyampaikan terdapat beberapa satuan kerja yang sudah memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK), yakni
Kanwil Kemenkumham Gorontalo, LPKA Kelas II Gorontalo dan Bapas Kelas II Gorontalo.
Pada tahun 2022 diusulkan untuk predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Kanwil Kemenkumham Gorontalo, sementara wilayah bebas dari korupsi yaitu Lapas Kelas IIB Boalemo.
