Jeneva (ANTARA GORONTALO) - Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB), Rabu, mendesak pemerintah Thailand untuk berbuat
lebih banyak atas nasib 82 orang dalam daftar hilang, termasuk seorang
pengacara HAM terkemuka yang hilang selama 12 tahun.
"Semua keluarga dari mereka yang menghilang memiliki hak untuk
mengetahui kebenaran tentang hilangnya kerabat mereka, serta kemajuan
dan hasil investigasi," kata Zeid Raad Al Hussein dalam sebuah
pernyataan sebagaimana dikutip Kantor Berita AFP.
Dia menyuarakan keprihatinan khusus tentang kasus Somchai
Neelapaijit, seorang pengacara Muslim yang menghilang pada tahun 2004
saat ia membela para tersangka gerilyawan Islam, yang menuduh otoritas
menyiksa mereka saat dalam tahanan.
Akhir bulan lalu, Mahkamah Agung Thailand menjunjung tinggi
pembebasan pada 2011 terhadap lima polisi yang dituduh terlibat dalam
penculikan dan penghilangan Somchai.
Zeid mengecam keras keputusan itu, menuduh Mahkamah Agung
menghilangkan "kesempatan untuk melindungi hak para korban atas
kebenaran, keadilan dan ganti rugi dalam kasus paksa dan penghilangan
paksa."
Somchai menghilang dari jalan-jalan Bangkok di bawah pemerintahan
Thaksin Shinawatra selama lonjakan pertempuran antara tentara dan
gerilyawan Islam di Thailand selatan.
Thaksin, yang akhirnya digulingkan dalam kudeta militer, mengatakan
pengacara telah dibunuh oleh setidaknya empat pejabat pemerintah,
meskipun tubuhnya tidak pernah ditemukan.
Lima petugas polisi akhirnya diadili atas insiden tersebut setelah
saksi mata melaporkan bahwa mereka melihat Somchai dimasukkan ke dalam
mobil pada malam ia menghilang.
Tapi karena Thailand tidak mengakui kejahatan penghilangan paksa,
pengadilan hanya mempertimbangkan tuduhan perampokan dan pemaksaan,
bukan untuk menghilangkan Somchai atau pembunuhan, kata kantor HAM PBB.
Zeid meminta pemerintah Thailand untuk mempidanakan penghilangan paksa dan sukarela, sesuai dengan standar internasional.
"Ada kekurangan kerangka hukum dan kelembagaan yang memadai bagi para
korban dan keluarga mereka untuk mencari keadilan dalam kasus-kasus
penghilangan paksa di Thailand," katanya.
Hal itu menjadi perhatian khusus, kata kantor HAM PBB, karena "isu
penghilangan paksa dengan adanya keterlibatan pejabat negara tetap
menjadi masalah serius."
Menurut catatan para ahli PBB sejak tahun 1980, kasus Somchai yang
belum terpecahkan adalah salah satu dari 82 penghilangan paksa yang
terjadi di Thailand.
(Uu.M052)
Dewan HAM PBB tuntut Thailand tangani kasus penghilangan paksa
Kamis, 7 Januari 2016 13:04 WIB