Pemkab Gorontalo Utara Diminta Tekan Kematian Anak

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo meminta pemerintah kabupaten melakukan langkah-langkah konkrit dalam menekan angka kematian anak di daerah itu yang relatif tinggi.

Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko di Gorontalo, Senin mengatakan hasil monitoring dan evaluasi pihaknya di Kecamatan Anggrek menemukan angka kematian anak tahun 2015 mencapai sembilan kasus dan angka kematian ibu satu kasus.

Angka kematian anak di Gorontalo Utara naik dari tahun sebelumnya empat kasus.

"Satu atau dua kasus kematian saja sudah sangat luar biasa, sehingga perlu penanganan yang lebih serius dari pemerintah daerah," tegasnya.

Menurut Lukman, optimalisasi penyuluhan kesehatan dari instansi teknis terkait khususnya Dinas Kesehatan bagi ibu hamil untuk sedini mungkin memeriksakan kesehatannya.

Pemkab juga diminta cepat-cepat merubah status Puskesmas di wilayah tersebut, dari rawat jalan menjadi rawat inap.

Apalagi Puskesmas di wilayah ini hanya 1 unit, ditambah lagi ruang persalinannya sangat terbatas sehingga kondisi layanan bersalin cukup memprihatinkan, meski diakuinya yang terpenting dilakukan adalah mendorong kesadaran masyarakat khususnya ibu hamil untuk memanfaatkan sarana kesehatan yang disiapkan pemerintah daerah.

Eli Detuage, Kepala Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek membenarkan data kematian anak di wilayah pelayanannya.

Dari sembilan kasus kematian anak, tiga persalinan dilakukan pada kasus bayi meninggal saat masih di kandungan, satu kasus meninggal di wilayah kabupaten lain namun ibunya tercatat di Puskesmas setempat.

Sisanya kata Eli, disebabkan karena umur kehamilan yang belum cukup. "Seluruh kasus persalinan dilakukan di Puskesmas dengan bantuan bidan," ujarnya.

Ia menyadari, tantangan pihaknya adalah sikap masyarakat yang masih percaya terhadap penanganan dukun kampung. Padahal di Puskesmas ini terdapat 13 orang bidan terlatih, serta 1 orang dokter umum.

Kasus kematian kebanyakan terjadi, karena ibu hamil enggan memeriksakan kehamilannya serta melakukan persalinan di dukun kampung. "Nanti setelah terjadi kelainan atau kesulitan saat proses persalinan, barulah dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit," ujar Eli.

Pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat melalui gerakan pos pelayanan terpadu (posyandu) di seluruh desa.