Bone Bolango (ANTARA) - Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli memaparkan penyusunan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2023.
"Perubahan APBD tahun 2023 disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD," ucap Merlan Uloli di Gorontalo, Rabu.
Perubahan yang pertama yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA) APBD, yang kedua terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Keempat antisipasi terhadap berbagai situasi dan kondisi daerah selama tiga bulan ke depan pada tahun anggaran 2023 akibat perubahan kondisi lokal dan kebijakan nasional.
"Perubahan belanja daerah tahun 2023 akan lebih difokuskan pada pemenuhan belanja prioritas pelayanan, serta pemenuhan kekurangan belanja wajib dan mengikat lainnya," tutur Merlan.
Adapun arah perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan pada beberapa prioritas, di antaranya mengalokasikan anggaran hibah kepada penyelenggara Pemilukada, KPU dan Bawaslu untuk pendanaan kegiatan Pemilukada serentak.
Mengalokasikan selisih kurang anggaran biaya pengelolaan dan bunga pinjaman atas pinjaman dana PEN daerah, memprioritaskan belanja pada program dan kegiatan yang menunjang langsung pencapaian prioritas pembangunan daerah, pencapaian standar pelayanan minimal, peningkatan ekonomi daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin.
Penyesuaian kekurangan alokasi belanja alokasi dana desa, penyesuaian kekurangan alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai untuk PNS, penyesuaian kekurangan alokasi belanja kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI, penyesuaian kekurangan alokasi belanja honorarium guru kontrak, belanja jaminan sosial ketenagakerjaan informal, jaminan kesehatan, belanja rekening penerangan jalan umum.
Mengalokasikan belanja kegiatan lanjutan tahun-tahun sebelumnya yang pembayarannya belum 100 persen yang bersumber dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran 2022, dan mengalokasikan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya evaluasi kinerja dan uji kompetensi.
"Saya berharap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2023 akan berjalan lancar, sehingga proses penyusunan dan penetapan nya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," kata Merlan.
