Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan dan konflik terkait pengelolaan sektor perikanan.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, Amanda F.Sunge di Gorontalo, Minggu, mengatakan untuk memperkuat sinergi tersebut telah diadakan pertemuan yang dipimpin Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu.
Pertemuan yang berlangsung di Taman Rakyat depan kantor bupati tersebut, dihadiri Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang, Pangkalan Pendaratan Ikan Gentuma, Kantor Satuan Pengawas PSDK, Kantor UPP, Pos TNI Angkatan Laut, Pos Polairud Polda Gorontalo, serta Camat Poleno Kepulauan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), perwakilan kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pengawas.
Amanda mengatakan pertemuan tersebut untuk lebih memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan di daerah ini.
Beberapa persoalan yang mengemuka di antaranya konflik area penangkapan ikan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan, kegiatan pemboman ikan yang masih terjadi, serta pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu meminta agar pemangku kepentingan terkait agar benar benar serius mengatasi persoalan persoalan tersebut sesuai tugas dan kewenangan.
"Kami di kabupaten ini walaupun tidak lagi memiliki kewenangan pengelolaan maupun pengawasan di laut namun tetap berupaya untuk mengatasi persoalan persoalan yang ada," kata Bupati.
Kegiatan penyadaran masyarakat terhadap pemeliharaan ekosistem laut melalui gerakan masyarakat cinta laut telah dilaksanakan di beberapa lokasi.
Selain itu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, pemerintah kabupaten pun telah mengusulkan ke Gubernur untuk membentuk satuan tugas (satgas) pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir dan laut dengan melibatkan pemerintah kabupaten di wilayah pengawasan.
Satgas ini dibentuk melalui Peraturan Gubernur agar dengan keanggotaan pemerintah kabupaten, dapat turut berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan yang selama ini tidak bisa laksanakan karena terkendala dengan kewenangan.
Bupati Thariq juga mengharapkan agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi rekomendasi agar bisa menjadi perhatian bagi seluruh instansi terkait dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.***
