Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo menggenjot nilai integritas pelayanan publik yang masih berada pada angka 64.
Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan Gorontalo Utara Tahun 2023 berada di atas rata-rata nasional.
"Namun untuk survei penilaian integritas (SPI) pelayanan publik kita masih masih tergolong rendah yakni pada angka 64. Kita akan menggenjot angka itu agar naik signifikan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Kamis.
Ia mengatakan segera melayangkan surat ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berhubungan dengan pelayanan publik agar supaya persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh MCP dapat dipenuhi seluruhnya.
"Dengan begitu akan berdampak pada naiknya angka SPI," katanya.
Ia mengatakan pula bahwa pemerintahan daerah tersebut berada pada angka 81 persen dalam capaian MCP dari pihak KPK untuk Tahun 2023.
Capaian tersebut disampaikan melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas) pencegahan korupsi pemerintah daerah yang diselenggarakan KPK dan diikuti secara daring di ruang rapat Tinepo kantor bupati setempat.
"Kita bersyukur untuk Tahun 2023 yang dirilis Tahun 2024 ini, nilai MCP kita berada di atas rata-rata nasional yakni 81 persen. Kita targetkan penilaian integritas dapat mencapai angka yang sama," katanya.
Untuk menindaklanjuti Rakornas tersebut maka pemerintah daerah segera melakukan rencana aksi (renaksi) guna menggenjot nilai SPI agar dapat naik.
"Angka SPI kita rendah maka itu yang akan digenjot agar supaya ini bisa tercapai sesuai dengan standar nilai yang ditentukan oleh KPK. Jadi SPI kita yang masih 64 akan kita naikkan hingga minimal level 80," imbuhnya.***
