Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya memastikan alokasi anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, aman dan tersedia.
"Dalam rangka mendukung Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo beberapa tindakan diambil Pemprov Gorontalo yaitu pembiayaannya, sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM) hingga pengamanan," kata Gubernur di Gorontalo, Kamis.
Dukungan tersebut disampaikannya melalui rapat koordinasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang diselenggarakan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat di Kota Gorontalo.
"Kita bisa sukses melaksanakan Pilkada 2024 jika tersedia seluruh komponen yang diperlukan tersebut," kata Gubernur.
Dukungan yang diberikan Pemprov Gorontalo antara lain memenuhi pembiayaan 60 persen dari sisa pembiayaan Tahun 2023 yakni 40 persen sesuai kesepakatan untuk keperluan persiapan Pilkada. Terkait hal itu, ia meminta seluruh ketua KPU kabupaten/kota melakukan koordinasi kesiapan transfer dari pemerintah daerah.
Selanjutnya terkait sarana seperti sekretariat PPK/PPS, ia mendorong ketua KPU Bone Bolango untuk segera mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat terkait sekretariat, apakah termasuk pada komponen pembiayaan yang sudah dihitung saat alokasi anggaran Pilkada.
Terkait SDM, Penjabat Gubernur tersebut meminta Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengirimkan surat dispensasi ke kabupaten/kota untuk PPK/PPS, tidak hanya di hari pelaksanaan namun juga saat mengikuti bimbingan teknis dan dua hari sebelum pelaksanaan.
Ia juga menyarankan agar PPK/PPS ini diseleksi kembali, tidak menggunakan orang-orang sebelumnya pada pemilihan umum (pemilu) legislatif kemarin.
"Saya tidak ingin adanya pembatasan-pembatasan sehingga mengganggu tahapan Pilkada yang akan menghasilkan pemimpin di provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Terkait pembiayaan dan SDM kami jamin kami akan mendukung penuh," katanya.
Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo juga diminta bisa memberikan ruang kepada Dukcapil kabupaten/kota untuk masuk ke sekolah-sekolah dalam melakukan perekaman KTP elektronik.
Menurutnya ini perlu diterapkan sebagai modal suksesnya pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.
Selebihnya, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan itu meminta KPU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini melihat calon pimpinan daerah merupakan putra-putra terbaik sehingga resiko gesekan akan cukup besar dibandingkan pemilu kemarin.
"Koordinasi kita, KPU, Bawaslu, dan pemerintah provinsi juga kabupaten/kota serta Forkopimda saya minta untuk terus dan lebih ditingkatkan sehingga kita bisa mengurangi tingkat gesekan yang mungkin saja akan lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan pemilu kemarin. Kita berdoa sepanjang tahapan penyelenggaraan ini sesuai dengan regulasi yang ada," imbuhnya.
