DPRD: pemda perlu awasi ketat pendistribusian gas elpiji bersubsidi

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah (pemda) setempat mengawasi ketat pendistribusian gas elpiji bersubsidi 3 kilo gram (kg).

"Dua pekan ini, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3kg. Menurut aduan yang kami terima, warga mengeluh jika membeli di pangkalan selalu mengatakan habis atau sudah titipan orang. Seharusnya kondisi ini tidak boleh terjadi," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Matran Lasunte di Gorontalo, Jumat.

DPRD berharap khusus menghadapi hari besar keagamaan agar distribusi elpiji sesuai peruntukan dapat tepat sasaran.

"Kami harap masyarakat tidak mengeluhkan terjadinya kelangkaan gas elpiji agar tidak menimbulkan kepanikan. Pemda pun perlu melakukan pengawasan secara langsung untuk mengevaluasi jalur distribusi termasuk memastikan penyaluran elpiji 3kg tepat sasaran," kata Matran.

Plt Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Gorontalo Utara Abdul Wahid Baruadi mengatakan pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji 3kg.

"Kami turun langsung memantau jalur pendistribusian berdasarkan banyak aduan tersebut. Meski disampaikan tidak resmi, tetap kami tindaklanjuti. Namun ternyata tidak ada masalah. Pendistribusian dari agen ke pangkalan berjalan normal dan berlangsung tertib setiap pekan," kata Wahid.

Setiap pekan ada dua agen penyalur di daerah ini, keduanya melakukan distribusi normal. Untuk sekali layanan setiap agen per wilayah penyaluran membawa 500 tabung.

"Sekali lagi penyaluran di tingkat agen kami nyatakan normal usai melakukan pengawasan di lapangan," kata Wahid pula.

Termasuk harga (HET) pun normal. Untuk wilayah Kwandang, Tomilito, Monano dan Anggrek Rp20 ribu per tabung. Ponelo Kepulauan dan Pulau Dudepo Rp23 ribu dan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur Rp22 ribu. Atinggola dan Gentuma Rp21 ribu.

Wahid mengatakan untuk lebih memastikan distribusi berlangsung normal, pemerintah daerah akan kembali turun ke lapangan bersama tim melibatkan instansi terkait untuk melihat langsung pola distribusi.

"Kemarin kami memantau langsung distribusi pihak agen ke pangkalan. Semuanya berlangsung normal. Pekan ini kami jadwalkan melihat langsung distribusi dari pangkalan ke daftar penerima subsidi atau sasaran sesuai dalam logbook," katanya.

Mengingat pola distribusi pangkalan ke pelanggan harus sesuai logbook yang ada di RT/RW atau jangkauan pelanggan.

Pihak agen akan disertakan dalam pengawasan tersebut mengingat mereka memiliki kewenangan untuk penertiban pangkalan yang melakukan distribusi tidak sesuai alur.

"Kami pun akan melakukan edukasi secara masif bahwa elpiji 3kg memang peruntukannya hanya untuk masyarakat sasaran. Bagi PNS, TNI/Polri, pelaku UMKM maupun pengusaha diimbau tidak menggunakan elpiji bersubsidi tersebut," katanya.

Pangkalan menyiapkan Bright Gas 5,5 kg sehingga masyarakat bukan sasaran dapat menggunakannya.

"Pihak pangkalan yang tidak patuh pada ketentuan penyaluran apalagi memalsukan nama penerima tentu wajib diberi sanksi tegas," imbuhnya.***